Taufik : Kebijakan Pro Rakyat Jadi Prioritas

Taufik : Kebijakan Pro Rakyat Jadi Prioritas

Jakarta,

Kebijakan pembangunan yang pro rakyat tak boleh diganggu oleh kepentingan parpol. Oleh karena itu anggaran APBN untuk rakyat mesti diperbesar..“Fokus PAN mendukung kebijakan pemerintahan yang pro rakyat. Sehingga PAN bisa membuat karya monumental buat bangsa,” kata Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan kepada wartawan di Jakarta,5/3

Menyinggung soal mitra koalisi yang sering mengganggu kebijakan pemerintah, kata Sekjen PAN Taufik Kurniawan PAN tidak dalam posisi untuk mengintervensi apa yang harus dilakukan oleh pimpinan koalisi. “Tentu harapan kita, harus bersama-sama berikan yang terbaik untuk bangsa,” tambahnya.

Lebih jauh kata Taufik, PAN selalu mendukung suasana kondisi politik yang kondusif sehingga memberikan kesempatan pada SBY untuk bisa memberikan karya terbaik untuk bangsa ini sebelum jabatannya habis pada 2014 nanti. “Tapi tentunya dengan tidak meninggalkan daya kritis untuk kepentingan rakyat,” imbuhnya.

Keputusan mendukung SBY sendiri menurutnya buat PAN adalah keputusan institusi dan bukan keputusan orang perorang dalam partai. PAN sudah sejak awal yakin pada kepemimpinan SBY yang dibuktikan dengan dukungan PAN sejak awal yaitu sejak SBY mencalonkan diri sebagai presiden. “Dukungan kami buat SBY adalah keputusan institusi bukan orang perorang yang merupakan keputusan rakernas I di Yogyakarta dan rakernas II di Jakarta,” paparnya.

Kami yakin bahwa SBY adalah pemimpin yang terbaik sat ini dan oleh karena itu kami akan terus mendukungnya.Dukungan PAN juga bisa dibuktikan bahwa Ketum kami menjadi ketua tim sukses SBY-Boediono. Komitmen seperti ini tentunya juga kita harapkan dari mitra-mitra koalisi semuanya demi kepentingan bersama,” tegasnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Kebijakan Suku Bunga Bakal Dipengaruhi Dolar

    NERACA   Jakarta - Kebijakan suku bunga nasional mendatang dinilai sangat dipengaruhi nilai penguatan mata uang dolar Amerika…

Sadari Listrik Sebagai Urat Nadi Perekonomian Rakyat

Oleh: Muhammad Razi Rahman  Penulis Bill Bryson, yang memiliki dwi kewarganegaraan AS-Inggris, pernah menulis bahwa dunia telah lupa bagaimana sukarnya…

PMK 165 Bukan Kebijakan "Tax Amnesty"

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.03/2017 yang merupakan revisi dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 mengenai pelaksanaan UU…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Menkeu Harap Swasta Makin Banyak Terlibat di Infrastruktur

      NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap makin banyak pihak swasta yang terlibat dalam pembangunan…

Menggenjot Skema KPBU di Sektor Pariwisata

    NERACA   Jakarta - Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang tumbuh secara masif di tahun ini. Bahkan,…

BPJS Ketenagakerjaan Siapkan Layanan Digital

      NERACA   Jakarta - Era digital menuntut semua pihak untuk dapat memenuhi tuntutan pelanggan dengan mudah dan…