Oleh: Nisfi Mubarokah

Peneliti intern INDEF

Perdebatan terkait pengelolaan negara yang baik selama ini selalu mengerucut pada apakah harus melakukan pembangunan ekonomi terlebih dahulu atau pembangunan politik terlebih dahulu? Pembangunan politik diartikan sebagai proses menuju demokrasi di mana kebebasan dan hak-hak warga negara, baik hak sipil maupun politik, dilindungi oleh negara. Lebih sederhananya apakah negara harus memilih menjadi otoriter namun secara ekonomi mapan seperti Singapura atau menjadi negara demokratis terbesar namun secara umum rakyatnya miskin seperti India?

Bagi pendukung pembangunan ekonomi, peningkatan ekonomi yang pesat akan mendorong pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan menumbuhkan kelas menengah yang akan menjadi agen pendorong demokrasi. Sedangkan bagi pendukung pembangunan politik, kebebasan sipil dan politik perlu untuk membuat masyarakat memiliki kesempatan setara untuk ‘berusaha’ sehingga pertumbuhan ekonomi akan lebih adil.

Sejak tahun 2014 sampai saat ini, indeks demokrasi Indonesia berdasarkan Freedom House menurun dari yang bebas (free) pada tahun sebelumnya, menjadi sebagian bebas (partly free). Hal ini dikarenakan kebebasan berserikat yang dibatasi melalui UU Ormas, pembatasan kebebasan pers dan UU ITE, serta pembubaran berbagai macam kegiatan dan organisasi yang dinilai bertentangan dengan Pancasila. Tujuan pembatasan kebebasan yang dilakukan pemerintah tidak lain untuk menciptakan stabilitas. Diharapkan kondisi negara yang stabil akan membawa banyak investor untuk menanam modal di Indonesia sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, kebijakan sangat jelas berfokus pada pembangunan ekonomi. Infrastruktur dibangun secara besar-besaran dan investor baik dari dalam maupun luar negeri didorong untuk berinvestasi di Indonesia dengan dikuranganginya hambatan, terutama birokrasi. Hasilnya, jumlah kemiskinan menurut BPS saat ini mencapai titik terendah yaitu sekitar 9,82 persen. Walaupun pertumbuhan ekonomi relatif stabil diangka 5 persen dan masih lebih rendah dibanding pemerintahan sebelumnya.

Permasalahan selanjutnya adalah apakah dengan terus didorongnya pembangunan ekonomi dengan mengabaikan pembangunan politik, pertumbuhan ekonomi akan terus meningkat dan merata? Yang kita inginkan adalah pembangunan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pancasila, bukan hanya sistem yang menguntungkan segelintir orang yang sudah kaya. Oleh karena itu, prioritas pembangunan ekonomi tidak boleh mengabaikan hak-hak sipil dan politik warga negara terutama masyarakat menengah ke bawah. Seharusnya tidak ada lagi penggusuran lahan atau tempat tinggal masyarakat miskin hanya demi menguntungkan korporasi atau pembiaran terhadap upaya pemberangusan serikat buruh.

Perlu juga untuk mempertimbangkan pembangunan politik karena akan membuat pembangunan ekonomi lebih berkelanjutan dan iklusif. Calon presiden yang akan datang perlu mempertimbangkan bahwa bukan hanya identitas, penggalangan suara, atau pertumbuhan ekonomi yang penting, tetapi juga menjadikan Indonesia lebih demokratis.