Crowd Fund dalam Denominasi Rupiah

Oleh:Fauzi Aziz

Pemerhati Ekonomi dan Industri

 

Penulis sangat percaya dan yakin bahwa dengan konsep ekonomi Pancasila yang dijalankan secara murni dan konsekwen, negeri ini bisa dibangun dengan menggunakan likuiditasnya sendiri dalam denominasi rupiah murni, tanpa utang pakai dolar AS. Ini satu  basic principal kebijakan ekonomi yang harus ditegakkan dalam tatanan sistem ekonomi nasional yang menghargai ideologi nya sendiri.

Suplai rupiah sangat bisa dibesarkan dengan memperbesar permintaannya di dalam negeri. Sama saja, seperti pasokan kopi bisa diperbesar jika permintaan dalam negeri diperbesar sehingga tanpa harus repot impor robusta dari Vietnam. It is nationalism economy. Inilah azas dasar prinsip ekonomi dalam kerangka kerja national obligation untuk kepentingan national and character building agar bisa melepaskan diri dari ketergantungan pihak luar.

Creat demand menjadi hal penting dalam urusan terkait national building. Utang adalah cikal bakal lahirnya tidak percaya diri atas ekuitasnya sendiri. Utang memang tidak dilarang jika tidak ada cost of fund yang mencekik leher. Negeri ini rajin banget utang pakai dolar? Mengapa rajin utang dolar?

Karena kita mengatakan dan percaya bahwa dolar AS adalah mata uang global dan rupiah adalah mata uang lokal. Inilah sikap dasar penganut neolib yang bekerja mengelola ekonomi Pancasila secara liberal. Kita di dalam negeri secara aktif ikut menciptakan permintaan dolar AS besar-besaran.

Sesuai hukum pasar berarti negeri ini ikut memperbesar sisi pasokan dolar AS di pasar dalam negeri,yang akibatnya jelas pasokan rupiah tertekan dan harganya pasti jatuh dan nilai tukarnya jeblok dan bertengger di angka Rp 15.000-an. Ini kan gendeng namanya. Punya kopi yang kualitasnya baik, masih impor dari Vietnam.

Punya rupiah yang kualitas baik malah impor dolar AS besar - besaran dari pasar keuangan global. Bodoh dan keblinger, aneh bin ajaib. Menggunakan rupiah di dalam negeri berarti melaksanakan kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) yang dibuat sendiri oleh pemerintah. Ini yang benar dan masuk akal. Kita ini suka muter-muter bicara national interest, tapi kenyataannya lebih senang membela global interest.

Selanjutnya mari kita bicara sekilas tentang crowd fund atau pembiayaan bersama. Bukankah ini bicara tentang sharing economy. Jawabannya adalah benar. Pertanyaan selanjutnya  apakah Crowd Fund adalah penerapan ekonomi Pancasila?

Jawabannya adalah benar. Apakah Crowd Fund adalah sama dengan peribahasa nasional "ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Jawabannya 100% Anda pasti benar. Dan terakhir apakah namanya gotong royong? Lagi-lagi jawabannya juga sangat tepat.

Apakah dengan demikian Indonesia perlu dibangun dengan cara semacam itu dan rupiah digunakan secara penuh untuk pembiayaannya. Jawabannya adalah itulah national interest, inilah P3DN, dan inilah sharing economy. Pasti di dalam negeri ada yang tidak setuju.

BERITA TERKAIT

Tantangan APBN Usai Pemilu

   Oleh: Marwanto Harjowiryono Widyaiswara Ahli Utama, Pemerhati Kebijakan Fiskal   Pemilu untuk Presiden dan Wakil Presiden, serta DPR, DPD…

Kolaborasi Hadapi Tantangan Ekonomi

Oleh: Sri Mulyani Indrawati Menteri Keuangan Proses transisi energi yang adil dan terjangkau cukup kompleks. Untuk mencapai transisi energi tersebut,…

Dunia Kepelautan Filipina

  Oleh: Siswanto Rusdi Direktur The National Maritime Institute (Namarin)   Dunia kepelautan Filipina Tengah “berguncang”. Awal ceritanya dimulai dari…

BERITA LAINNYA DI

Tantangan APBN Usai Pemilu

   Oleh: Marwanto Harjowiryono Widyaiswara Ahli Utama, Pemerhati Kebijakan Fiskal   Pemilu untuk Presiden dan Wakil Presiden, serta DPR, DPD…

Kolaborasi Hadapi Tantangan Ekonomi

Oleh: Sri Mulyani Indrawati Menteri Keuangan Proses transisi energi yang adil dan terjangkau cukup kompleks. Untuk mencapai transisi energi tersebut,…

Dunia Kepelautan Filipina

  Oleh: Siswanto Rusdi Direktur The National Maritime Institute (Namarin)   Dunia kepelautan Filipina Tengah “berguncang”. Awal ceritanya dimulai dari…