NERACA

Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengakui angkutan massal dan pelayaran rakyat adalah dua hal yang dinilai masih belum optimal ditangani sektor transportasi selama empat tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla. "Alhamdulillah apa yang diamanatkan sudah dijalankan dengan baik tapi masih banyak hal-hal diperbaiki, terutama pelayaran rakyat dan transportasi massal, itu menjadi pekerjaan rumah," kata Budi usai memberikan paparan saat Wisuda di Universitas Brawijaya, Malang, seperti dikutip Antara, kemarin.

Untuk itu, lanjut dia, kedua hal itu menjadi fokus Kemenhub. Terkait angkutan massal di Jakarta, Menhub memastikan MRT Selatan-Utara, Timur-Barat akan rampung 2024. Sementara itu, lanjut dia, LRT harus bisa bekerja sama dengan swasta. "Saya sudah diskusi dengan DKI bahwa itu harus," katanya. Sementara itu, kereta rel listrik (KRL) yang saat ini kapasitas sudah menyentuh 1,2 juta penumpang per hari.

Budi optimistis ke depan harus bisa mengangkut tiga sampai empat juta penumpang. "Sehingga masyarakat harus menggunakan transportasi massal. Kalau itu terjadi, kemacetan berkurang, polusi berkurang, orang efisien menggunakan itu, Jakarta menjadi model tapi saya tidak katakan Jakarta saja tapi kota-kota besar lain ada LRT dan sebagainya," katanya.

Untuk pelayaran rakyat sendiri, Budi mengatakan akan memberikan subsidi Rp400 miliar agar kualitas baik sarana dan prasarana maupun kapasitas personel yang terlibat bisa meningkatkan tingkat keselamatan. Selain itu, lanjut dia, pihaknya juga mendorong sejumlah universitas untuk memberikan masukan atau ide-ide sebagai solusi untuk permasalahan pelayaran yang sangat kompleks. "Pelayaran rakyat adalah tugas tertentu, menggiring pelayaran rakyat kita ada angkutan perintis serta tol laut adalah setiap hari saya otak-atik bagaimana menjadi lebih efektif," katanya.

Namun begitu, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) memperkirakan jumlah penumpang angkutan masal akan meningkat seiring dengan perbaikan dan penambahan fasilitas angkutan masal dalam beberapa tahun ke depan. Maka, BPTJ mulai merancang transportasi yang dapat mengangkut penumpang lebih banyak lagi ketimbang angkutan massal yang sudah ada, yakni Transjakarta.

Kepala BPTJ, Bambang Prihartono mengatakan, mulai tahun ini sedang dalam tahap perencanaan pilot project dan penyusunan wacana trainway tersebut lebih lanjut. Terobosan ini dilakukan agar tidak tertinggal oleh perkembangan zaman. "Kebijakan atau terobosan yang akan kami lakukan ini juga berlandaskan peraturan presiden (Perpres) nomor 55 tahun 2018 tentang rencana induk transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek)," kata Bambang.

Sementara, jalur yang akan digunakan nanti juga sedang dikaji. Bisa saja, lanjut Bambang, menggunakan jalur Transjakarta saat ini, median jalan ataupun di jalur jalan biasa yang tergabung dengan mobil seperti halnya sudah ada di luar negeri. Apabila terealisasi, trainway ini dapat memberi keuntungan dari sisi daya angkut yang lebih banyak.

Semisal semula Transjakarta hanya bisa mengangkut 30 orang sampai 50 orang satu kali angkut sedangkan trainway dengan tujuh rangkaian bisa angkut 200 orang dengan sekali angkut. "Kalau soal tarif bisa lebih murah atau tidak kami tidak bicara itu dulu tapi bicara mengenai daya angkut. Kalau daya angkutnya semakin banyak, ya tarifnya bisa lebih murah. Logikanya seperti itu," kata Bambang.