Oleh: Ahmad Nabhani

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Polemik soal Bahan Bakar Minyak (BBM), kini sudah bukan lagi persoalan pembatasan BBM. Namun sudah memasuki opsi menaikkan harga dan persoalannya, berapa besar kenaikannya ini masih terus dikaji oleh pemerintah dan DPR untuk mencari jalan tengah agar beban ekonomi masyarakat kelas menengah kebawah tidak terlalu berat menanggun beban kenaikan tersebut.

Bahkan untuk menyiasatinya, pemerintah sudah bulat untuk memberikan kembali kompensasi kepada rakyat kecil guna mengurangi beban ekonomi dari kenaikan BBM. Pemerintah berencana mengucurkan kompensasi dalam kurun waktu 9 bulan terhitung 1 April mendatang. Kompensasi kenaikan BBM ini ditujukan untuk 74 juta jiwa masyarakat.

Data yang tersebut mengacu data yang ada sekitar 30 juta penduduk masuk golongan hampir miskin, dan 30 juta penduduk masuk dalam golongan miskin dan sangat miskin. Namun ironisnya, kompensasi yang diberikan pemerintah polanya tidak jauh dari pengalaman pahit sebelumnya berupa bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM). Ini berupa bantuan langsung tunai seperti model tahun 2005 dan 2008 lalu.

Hanya saja bedanya, kalau dulu sebesar Rp 100 ribu selama 6 bulan. Sekarang 9 bulan dengan besaran Rp 150 ribu. Pemerintah sangat berhati-hati dalam mengurus rakyat miskin dan terlebih bila kenaikan BBM ini akan memaksa rakyat kembali dimiskinkan secara struktural. Alhasil potensi gejolak sosial pun tidak bisa dielakkan.

Persoalan BBM memang memicu kenaikan harga barang lainnya dan kondisi ini secara politis akan menurunkan citra pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat. Namun dari pada APBN jebol harus menanggung subsidi yang berat, opsi pahit kenaikan BBM tidak bisa dielakkan.

Hanya saja, pemerintah terkesan berpikir instan untuk meredam gejolak sosial masyarakat dengan cukup mengucurkan banyak subsidi yang justru hanya akan menina bobokan masyarakat dan bukan sebaliknya memberikan hasil yang produktif. Perlu diakui, subsidi bagi rakyat Indonesia masih sangat dibutuhkan guna menjaga tingkat daya beli masyarakat agar tidak melorot.

Pemerintah tidak mau belajar dari pengalaman pahit soal subsidi BBM berupa BLT yang tidak tepat sasaran dan penyalah gunaan peruntukkannya. Bila pelaksanaan BLT kembali kekeh digulirkan dan memakai data yang lama hanya akan menambah masalah, tentunya hanya orang bodoh yang jatuh kedua kalinya pada lubang yang sama.

Sudah saatnya, bantuan langsung tunai ini di rubah bentuknya pada kegiatan yang padat modal dan memicu roda perekonomian untuk menggeliat. Contohnya, pemerintah memberikan subsidi pupuk, beras miskin dan subsidi lainnya yang bersifat modal kerja dan bukannya memberikan bantuan bersifat charity. Selain itu, pemerintah harus berani menekannya efisiensi di lingkungan kementerian dan lembaga guna. Tujuannya agar APBN negara ini hanya habis terbuang begitu saja hanya untuk gaji pegawai negeri dan belanja negara.

Jangan sampai rakyat dipaksa untuk mengecangkan ikat pinggang dengan berbagai kebijakan yang pahit, justru sebaliknya birokrasi pemerintah lupa untuk mengecangkan ikat pinggangnya sendiri.