NERACA

Bali - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta sejumlah bank pembangunan dunia, seperi Bank Dunia (WB), Bank Pembangunan Asia (ADB), dan Bank Investasi Infrastrukur Asia (AIIB), dapat menjadi investor jangka panjang untuk membiayai proyek infarstruktur pemerintah. "Sekarang yang kita butuhkan dana jangka panjang untuk membiayai proyek-proyek 'non-commercially viable' buat bisnis karena pemerintah akan kesulitan jika terus menggunakan dan jangka pendek atau menengah untuk proyek jangka panjang," kata Wapres JK dalam Forum Infrastruktur Global 2018 di Nusa Dua, Bali, Sabtu (13/10).

Menurut JK, pemerintah dapat menjamin pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak jika tersedia fasilitas pembiayaan dalam jangka panjang, dan dana itu dapat disediakan bank-bank pembangunan dunia.

Wapres RI mengatakan pemerintah di mana pun pasti memahami pentingnya infrastruktur bagi kesejahteraan masyarakat, namun dana yang dimiliki pemerintah terbatas, sedangkan sektor swasta tidak akan masuk jika proyek tersebut tidak memiliki nilai komersial yang tinggi. "Kalau membangun tol atau bandara tentu mereka akan lebih mudah masuk, tapi kalau pengairan atau listrik di daerah terpencil mana mau, karena itu peran bank pembangunan dunia penting sebagai mitra pemerintah sebagai investor 'non-commercially infrastructure'," kata dia.

Pernyataan Wapres tersebut ditanggapi positif oleh CEO International Finance Cooperation (IFC) Philippe Le Houerou yang mengatakan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun panduan prinsip-prinsip untuk mempermudah sektor swasta menjadi investor pembangunan yang berdampak bagi masyarakat. "Apa yang disampaikan bapak Wakil Presiden bahwa kita perlu mendorong institusi investor untuk terlibat dalam pembiayaan proyek jangka panjang, karena mereka mengelola dana yang jauh lebih besar dari yang dikelola negara donor mana pun," kata dia.

IFC menghitung terdapat aset bernilai hampir 100 triliun dolar AS yang dimilki institusi investasi swasta yang dapat ditanamkan pada sektor yang berdampak positif bagi masyarakat. Panduan prinsip investasi berdampak tersebut diperkenalkan dalam Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia 2018 di Bali, dan IFC menargetkannya dapat disepakati pada Pertemuan Musim Semi IMF-Bank Dunia pada April 2019.