Oleh:  Sih Pambudhi

Peneliti Intern Indef

Pembatalan rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium kurang dari satu jam setelah rencana tersebut bocor ke awak media mengesankan pemerintah tidak mempunyai strategi kebijakan yang matang. Seolah-olah pemerintah tidak mengerti aturan penetapan harga BBM Subsidi. Kenaikan harga BBM Subsidi atau BBM Penugasan seharusnya dilakukan melalui rapat koordinasi terlebih dahulu di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Perdistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM.

Pada siang hari yang sama, PT Pertamina (Persero) akhirnya menaikan harga BBM non-subsidi Pertamax menjadi Rp 10.400 atau naik Rp 900 dari semula Rp 9.500 per liter. Penyesuaian harga BBM Pertamax dikarenakan harga minyak dunia terus merangkak naik. Minyak acuan Brent sempat menyentuh level tertinggi sejak tahun 2014 silam yakni US$85 per barrel pada awal Oktober ini. Brent sudah menguat sekitar 20% sejak Agustus. Sedangkan harga minyak West Texas Intermediate (WTI) mencapai US$75 atau menguat hampir 18% sejak pertengahan Agustus lalu.

Pelemahan rupiah juga turut ikut andil dalam kenaikan harga BBM non-subsidi. Rupiah terus menerobos masuk sampai level Rp15.200 per US$ atau posisi terendah semenjak krisis moneter tahun 1998. Indonesia sebagai negara net importir minyak menjadi dihantam dua sisi oleh kenaikan harga minyak mentah dunia dan terdepresiasinya rupiah. Di sisi Internal tidak kalah membingungkan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 mematok harga minyak mentah sebesar US$48. Padahal harga minyak mentah Indonesia (ICP) bulan Januari 2018 sudah mencapai US$65,59 per barrel.

Kenaikan harga Pertamax yang hampir 10% lebih tinggi jika dibandingkan kenaikan harga sebelumnya. Pertamina sebelumnya sudah menaikan harga BBM non-subsidi pada tahun ini sebanyak tiga kali yaitu pada 13 Januari, 24 Febuari, dan 1 Juli 2018. Namun kenaikanya hanya berkisar Rp 200 sampai dengan Rp 300 per liter. Kenaikan yang cukup tajam kali ini membuktikan Pertamina sedang menanggung beban keuangan yang besar akibat penjualan Premium dimana pada tahun ini kembali dijual secara besar-besaran di Pulau Jawa. Pasalnya pemerintah tidak melakukan penyesuaian APBN 2018 sehingga BUMN tersebut harus menanggung ketidaksesuaian antara harga real dan harga yang di patok oleh pemerintah.

Saat kondisi seperti ini, tindakan Pertamina untuk menaikkan harga BBM non-subsidi dinilai sudah tepat agar beban yang dipikul oleh Pertamina dapat dikurangi. Selain itu kenaikan harga BBM non-subsidi ini diharapkan dapat mengurangi permintaan beban impor minyak walaupun juga diprediksi akan terjadi peningkatan permintaan BBM dengan kualitas di bawah Pertamax. Tingkat kenaikan inflasi juga akan terkontrol dikarenakan harga BBM Subsidi tidak terjadi kenaikan, sehingga tidak ada kenaikan di jenis BBM yang biasa digunakan untuk kendaraan pengangkut kebutuhan pokok.

Pembatalan kenaikan BBM subsidi jenis Premium juga dinilai sudah tepat. Namun demikian, terlepas dari dilematis pemerintahan Jokowi pada tahun politik ini untuk menaikan harga BBM subsidi, pemerintah seharusnya berkoordinasi terlebih dahulu dengan kementerian dan lembaga terkait untuk menaikan harga komoditas tertentu agar terukur dan tidak merugikan salah satu pihak serta tidak terkesan sedang bermain-main dalam mengambil keputusan yang berimbas ke masyarakat kalangan bawah yang menggunakan BBM bersubsidi.