Kampanye Hitam Sawit Dianggap Sebagai Persaingan Dagang

 

 

 

NERACA

 

Jakarta – Kampanye negatif Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) asing terhadap industri sawit Indonesia, sudah sangat mengganggu dan akan berdampak luas terhadap neraca perdagangan. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan, kampanye negatif itu banyak dilakukan LSM asing yang tidak terdaftar di pemerintah.

Bhima mengingatkan pemerintah untuk menjaga komoditas sawit dari gangguan. Bukan hanya untuk menjaga komoditas sawit, tetapi juga menjaga iklim investasi luar negeri. "Jika pemerintah tidak menjaga komoditas seperti sawit dari gangguan, maka nasib sawit akan seperti komoditas rempah-rempah yang sekarang kita dengar cerita kejayaannya saja", ujarnya pada acara Forum Jumalis Sawit tentang Dampak Kampanye Non Govermental Organization (NGO) Bagi Ekonomi Indonesia, beberapa waktu lalu.

Menurut Dosen Institut Pertanian Bogor (IPB) Sudarsono Soedomo, seringkali LSM asing melontarkan tuduhan tidak jelas dalam kampanye negatifnya terhadap produk kehutanan dan sawit Indonesia. "Sebaiknya pemerintah segera melakukan investigasi kepada LSM asing yang selama ini melakukan kampanye negatif dan mengganggu perekonomian Indonesia," tuturnya.

Anggota Komisi IV DPR RI Firman Subagyo meminta Kementerian Luar Negeri mengambil langkah tegas, agar aktivitas LSM asing tidak semakin mencoreng produk sawit. "Kampanye negatif mereka membuat produk kita tercoreng. Misalnya yang dilakukan Greenpeace. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Luar Negeri harus tegas," ujarnya.

Menanggapi dukungan terhadap Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Soedarmo menegaskan, pengelolaan sawit adalah hak negara Indonesia. Kedaulatan ini tidak bisa diganggu. “LSM asing tidak bisa seenaknya menuduh sawit melanggar aturan. Karena pemerintah mempunyai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)”, pungkasnya.

Bagi Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian ( Kementan ) Bambang, kampanye hitam terhadap industri sawit nasional merupakan bagian dari persaingan dagang. “Upaya sistematis ini jelas mengganggu eksistensi Indonesia di pasar global,” katanya.

Sepanjang Agustus 2018 lalu volume ekspor minyak sawit (CPO, PKO dan turunannya), oleochemicol dan biodiesel, membukukan rekor tertinggi selama sejarah ekspor bulanan yakni mencapai 3,3 juta ton. Penjualan ke pasar dunia untuk minyak sawit mencapai 2,99 juta ton, atau terbesar sepanjang 2018. India menjadi negara dengan kontribusi pembelian terbesar mencapai 823 ribu ton.

Tingginya permintaan sawit dari India dipicu perselisihan dagang antara India dan Amerika Serikat (AS). Sejak Juni, India menaikkan tarif bea masuk impor _crude and refined products_ kedelai, bunga matahari, kacang tanah, dan rapeseed. Masing-masing 35% untuk refined products dan 45% untuk crude grades. Padahal, selama ini Negeri Bollywood itu merupakan pasar besar bagi produk minyak nabati AS, minyak kedelai.

"Dengan kebijakan proteksionisme itu, pasokan produk minyak nabati dari AS tersendat. Indonesia pun mengambil peluang untuk mengisi kekosongan minyak nabati di India", ungkap Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Mukti Sardjono dalam keterangan tertlisnya beberapa waktu lalu.

 

BERITA TERKAIT

Peruri : Permintaan Pembuatan Paspor Naik Tiga Kali Lipat

    NERACA Jakarta – Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) mencatat lonjakan permintaan pembuatan paspor dalam negeri…

Jika BBM Naik, Inflasi Diprediksi Capai 2,5-3,5%

  NERACA Jakarta – Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia memperkirakan inflasi di kisaran 2,5-3,5 persen pada tahun 2024…

Kemenhub Siap Fasilitasi Investasi Jepang di Proyek TOD MRT Jakarta

    NERACA Jakarta – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan pihaknya siap memfasilitasi investor dari Jepang untuk pengembangan…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Peruri : Permintaan Pembuatan Paspor Naik Tiga Kali Lipat

    NERACA Jakarta – Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) mencatat lonjakan permintaan pembuatan paspor dalam negeri…

Jika BBM Naik, Inflasi Diprediksi Capai 2,5-3,5%

  NERACA Jakarta – Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia memperkirakan inflasi di kisaran 2,5-3,5 persen pada tahun 2024…

Kemenhub Siap Fasilitasi Investasi Jepang di Proyek TOD MRT Jakarta

    NERACA Jakarta – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan pihaknya siap memfasilitasi investor dari Jepang untuk pengembangan…