NERACA

Kerawang - Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang, Jawa Barat, menyatakan pembebasan lahan untuk proyek kereta api cepat di Karawang terus dilakukan dengan luas lahan mencapai 300 hektare. “Pembebasan lahannya terus dilakukan oleh PT Kereta Api Cepat Indonesia China," kata Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Karawang Eka Sanatha di Karawang, Kamis (4/10).

Sesuai dengan laporan yang diterima, dari total 300 hektare lahan yang harus dibebaskan oleh PT Kereta Api Cepat Indonesia China (KCIC), progres pembebasan lahannya sudah mencapai 80 persen. Rencananya, rute kereta api cepat Jakarta- Bandung itu akan melintasi wilayah Karawang sepanjang 12 kilometer. Areal seluas 300 hektare yang dibutuhkan untuk proyek tersebut di Karawang tidak hanya untuk jalur kereta cepatnya. Tetapi juga untukkebutuhan Transit oriented development (TOD).

Eka menegaskan, proses pembebasan lahan untuk proyek kereta api cepat di wilayah Karawang tidak melibatkan pemkab. Itu dilakukan langsung oleh PT KCIC dan pemilik lahan. "Pelibatan Pemkab Karawang hanya sebatas perizinan," kata dia.

Sebelumnya, Pengamat Infrastruktur dari Universitas Indonesia, Wicaksono Adi, mengatakan idealnya proyek konstruksi atau infrastruktur tidak ‎boleh ditunda setelah diputuskan. Sebab hal itu akan menambah biaya perpanjangan proyek baik langsung maupun tidak langsung. "Biaya langsung misalnya inflasi material yang tahun-tahun sebelumnya berkisar antara 7-10 persen per tahun. Jika ditunda dua tau tiga tahun berarti dikali dua atau tiga. Belum lagi dampak tidak langsung yang tidak otomatis muncul terjadi, seperti biaya sosial atau penambahan upah tenaga kerja," ujar dia.

Namun jika melihat perspektif anggaran pemerintah saat ini, penundaan merupakan pilihan yang diperlukan untuk mengatasi defisit transaksi berjalan yang diperparah dengan‎ pelemahan Rupiah. Namun pemerintah harus matang memperhitungkan proyek mana saja yang bisa ditunda dan tidak. Menurut Wicak, sampai saat ini pemerintah masih bias dalam menentukan prioritas pembangunan. Saat ini ada dua yang paling menonjol yaitu logistik dan pariwisata.

"Jika pemerintah akan genjot logistik, ‎maka otomatis infrastruktur pelabuhan, jalan, dna jalan tol yang jadi prioritas untuk dituntaskan. Jika prioritas pariwisata, maka yang ditonjolkan adalah bandara dan infrastruktur yang berkaitan dengan pariwisata," ujar dia. ‎Jika melihat kondisi Jawa Barat, menurut Wicak, ‎infrastruktur penunjang logistik yang harus diprioritaskan. Sebab Provinsi Jawa Barat sudah lazim diketahui sebagai pusat kawasan industri.

"Di sini ada kawasan industri Jababeka, Karawang, Purwakarta, Subang, dan juga basis industri di Bandung serta Tasikmalaya. Mau tidak mau infrastruktur penunjang logistk harus menjadi prioritas," ujar dia.