NERACA

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan program pemerintah untuk memulihkan perekonomian pascabencana gempa dan tsunami di Kota Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah, dilakukan secara bertahap. "Semua kredit-kredit terhadap perbankan dihapuskan sehingga tidak menimbulkan beban. Kami juga akan menggunakan instrumen apakah melalui ultra mikro atau KUR," ujar Sri Mulyani ditemui di Gedung Kemenkeu Jakarta, Rabu (3/10).

Menkeu juga menjelaskan pemerintah akan melihat pihak yang menjadi kontraktor dalam tahap rekonstruksi sehingga bisa turut menimbulkan kegiatan ekonomi. Program untuk mengembalikan aktivitas ekonomi di Palu, lanjut Sri Mulyani, akan dilakukan setelah fokus untuk menciptakan kondisi keamanan masyarakat terdampak bencana selesai dilakukan.

Pemerintah memperkirakan fokus utama tindakan kedaruratan, seperti penyelamatan nyawa, penyediaan tempat tinggal sementara dan air bersih, akan dilakukan dalam jangka waktu tiga bulan setelah bencana. "Pertama adalah masyarakat merasa aman, ini fokus dari pemerintah. Kemudian kami akan secara bertahap masukkan program-program ekonominya," ujar mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Dana Bencana Pemerintah telah mengalokasikan dana siap pakai (on call) sebesar Rp560 miliar untuk bencana gempa dan tsunami di Kota Palu dan Donggala. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan menentukan pemanfaatan dana tersebut. Dana siap pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh pemerintah untuk digunakan pada saat keadaan darurat bencana sampai dengan batas waktu keadaan darurat berakhir.

Dana siap pakai Rp560 miliar tersebut dimobilisasi oleh BNPB untuk berbagai macam kebutuhan yang sifatnya darurat dan kemanusiaan dalam rangka untuk menolong sebanyak mungkin korban-korban bencana. "Kalau anggaran BNPB menunjukkan sudah mulai terpakai dan mereka membutuhkan lagi, mereka akan menyampaikan ke kami programnya apa aja dan kami akan melakukan verifikasi dan kemudian dicairkan," ujar Sri Mulyani.