NERACA

Jakarta - Pemerintah perlu untuk benar-benar memperhatikan ketersediaan solar di daerah-daerah pelosok, meski pada saat ini ada rencana agar PLN dapat segera mengganti penggunaan solar dengan biodiesel untuk Pembangkit Listrik Tenaga Diesel.

Anggota Komisi VII DPR RI Tjatur Sapto Edy dalam rilis, Kamis (27/9) meminta agar ada pengawasan dari Kementerian ESDM terhadap keberadaan solar di daerah tertinggal, terdepan dan terluar, karena untuk mendapatkan solar di daerah-daerah tersebut dinilai sangat sukar. "Di daerah-daerah terluar itu ternyata tidak mudah untuk mendapatkan solar. Solar dalam seminggu hanya ada 2-3 hari saja," katanya.

Politisi PAN itu memaparkan, bila solar itu ada stoknya, bahkan lebih sulit untuk menjaga keberadaannya daripada menjaga tingkat harganya. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Azman Natawijana mengingatkan bahwa masalah yang dihadapi PLN, terkait dengan beban utangnya, terlalu besar.

"Perlu dilakukan reformasi total. Kalau tidak, PLN ini bisa bangkrut. Dan kalau sudah bangkrut, yang rugi seluruh masyarakat Indonesia," kata Azam di Jakarta, Selasa (4/9). Sebagaimana diwartakan, pengamat energi Komaidi mengingatkan bahwa meski kebijakan agar PLN mengganti penggunaan solar ke biodiesel merupakan hal yang bagus, tetapi harus disadari adanya sejumlah kendala dalam penerapannya.

"Jika ditinjau dari aspek neraca perdagangan dan penguatan rupiah, kebijakan tersebut bagus dan positif, namun dari aspek biaya produksi, kebijakan produksi tersebut perlu dilihat secara berhati-hati," kata Komaidi ketika dihubungi di Jakarta, Rabu (26/9).

Sebagaimana diketahui, Menteri ESDM Ignasius Jonan meminta PLN segera mengganti penggunaan solar untuk Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dengan biodiesel sebagai upaya menekan angka impor solar, terlebih saat ini ada sekitar 2.000 megawatt (MW) PLTD yang masih menggunakan solar sebagai bahan bakar.