Perlu Dikaji Kenaikan BBM Bertahap

Kenaikan harga BBM kini sudah di depan mata. Pemerintah dan DPR sejatinya membahas besaran kenaikan berikut kompensasi bagi rakyat miskin secara optimal dan rasional. Pasalnya, kenaikan harga ini akan menurunkan daya beli masyarakat dan berdampak menaikkan harga sembako termasuk biaya transportasi.

Bagaimanapun, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM subsidi di satu sisi adalah untuk menyelamatkan APBN akibat membengkaknya subsidi di tengah tingginya harga minyak mentah dunia belakangan ini. Di sisi lain, kenaikan harga BBM akan membebani biaya hidup rakyat yang semakin berat terutama masyarakat yang berpenghasilan tetap.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah menyatakan harga BBM bersubsidi harus naik agar Indonesia dapat bertahan dari dampak krisis dunia. Sebagai kompensasi atas kebijakan tersebut, pemerintah wajib memberikan bantuan langsung kepada rakyat miskin.

Pilihan menaikkan harga BBM bersubsidi memang tidak lepas dari situasi perekonomian global yang memburuk. Krisis di zona euro baru sedikit mereda sudah disusul ketegangan politik di Timur Tengah yang melibatkan Iran, AS, dan Eropa. Langkah Iran menyetop penjualan minyak ke beberapa negara Eropa membuat harga minyak dunia melonjak yang berdampak luar biasa terhadap perekonomian banyak negara, termasuk Indonesia. Kita perlu segera mengantisipasi secara dini terhadap gejolak harga minyak dunia tersebut.

Salah satu kebijakan yang ditempuh sebagai respon adalah menaikkan harga BBM bersubsidi. Hanya persoalannya, besaran kenaikan harga tersebut sebaiknya tidak melampaui Rp 1.500 per liter. Bahkan kalau perlu, kenaikan harga itu dapat dilakukan secara bertahap misalnya enam bulan pertama naik Rp 500, dan enam bulan berikutnya naik Rp 1.000 per liter. Ini tidak lain untuk mengurangi beban tekanan biaya hidup di masyarakat.

Kita menyadari jika pemerintah tidak menurunkan subsidi BBM, antara lain lewat kenaikan harga, defisit anggaran akan terus membengkak padahal defisit dibatasi sebesar 3% dari PDB. Konsekuensinya kalau anggaran subsidi tak diturunkan, anggaran belanja negara harus dipotong. Keadaan itu menyebabkan tidak ada dorongan fiskal bagi pertumbuhan. Jadi, langkah yang paling tepat adalah menaikkan harga BBM.

Kenaikan harga BBM bersubsidi sekarang merupakan yang keempat kalinya dalam pemerintahan SBY. Sebelumnya telah tiga kali kenaikan harga serupa yakni 2 kali pada 2005 dan sekali pada 2008. Kita akui hal ini sebagai keputusan pahit yang bermakna membebani rakyat itu memang harus diambil dengan cepat. Semestinya, berbekal pengalaman tersebut pemerintah memanfaatkan momen kenaikan BBM pada tahun lalu terkait kebijakan ekonomi makro saat itu sedang bagus.

Kita prihatin masyarakat miskin akan menerima dampak cukup berat atas kebijakan kenaikan harga BBM tersebut, sehingga pemerintah wajib meminimalisasi, di antaranya melalui kompensasi bantuan subsidi untuk angkutan umum, pendidikan dan bantuan tunai langsung ke masyarakat miskin.

Mau tidak mau, kenaikan harga BBM sudah pasti akan memengaruhi seluruh sektor ekonomi, dari transportasi hingga dunia usaha. Kenaikan harga barang dan jasa jelas tak bisa terhindarkan, bahkan saat ini pengusaha makanan dan minuman mengeluh karena pemasok bahan baku sudah mulai menaikkan harga. Ini menjadi tugas pemerintah menjaga dampak lebih jauh atas kenaikan BBM bersubsidi tersebut.

BERITA TERKAIT

DPRD Sukabumi Sampaikan Aspirasi Masyarakat Mengenai Kenaikan Tarif KAI

DPRD Sukabumi Sampaikan Aspirasi Masyarakat Mengenai Kenaikan Tarif KAI NERACA Sukabumi - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sukabumi akhirnya…

Kinerja IMF dan World Bank Perlu Dievaluasi

      NERACA   Jakarta - Pengamat ekonomi Arimbi Heroepoetri meminta kinerja Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF)…

Kenaikan Dolar Untungkan Eksportir Karet di Sumsel

Kenaikan Dolar Untungkan Eksportir Karet di Sumsel NERACA Palembang - Kenaikan nilai tukar mata uang dolar AS terhadap rupiah ternyata…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Antisipasi Arus Global

Peringatan Miliarder AS George Soros, bahwa dunia kembali berada di ambang krisis finansial besar, dan mengajukan sejumlah usulan untuk bisa…

Utang BPJS Kesehatan

Belum lama ini pengurus pusat Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GP Farmasi) mengeluhkan utang jatuh tempo obat dan alat kesehatan (alkes)…

Disharmoni Petinggi Negara

Belum lama ini ada perdebatan cukup keras yang mencuat ke publik, soal perlu tidaknya impor beras antara Menteri Perdagangan Enggartiasto…