BLT Tak Bisa Atasi Kemiskinan

NERACA

Jakarta - Pemerintah sedang membahas terkait besaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk miskin akibat konsekuensi dari kenaikan harga BBM. Alasanya, pemberian BLT sekitar Rp100.000 tak cukup untuk mengatasi dampak kenaikkan BBM. "Tidak cukup uang 100 ribu untuk orang miskin serentak," kata Menteri Sosial (Mensos) Salim Segaf di Jakarta,28/2

Menuru Salim, keputusan soal BLT ini bisa selesai beberapa hari ke depan. Diharapkan kalangan miskin bisa tenang dengan adanya rencana kenaikan harga BBM. "Insya Allah 1-2 hari ini," katanya

Lebih jauh kata Salim, nantinya dana BLT ini akan diambil dari program penghematan dibeberapa sektor lintas kementerian dan lembaga. "Dengan kenaikan BBM, subsidi berkurang. Saya berpikir logis karena subsidi BBM cukup besar dan orang miskin mengalami kesulitan karen harga naik," terangnya

Pemerintah juga belum memastikan berapa keluarga yang akan berhak mendapatkan BLT ini. Namun saat ini tercatat kurang lebih ada 17,5 juta keluarga miskin yang selama ini memang menerima raskin (beras miskin). Namun dari jumlah itu masih ada keluarga miskin yang sangat miskin. "Belum, dibahas DPR mungkin kecil atau ditambah, belum final kalau data yang sudah akurat di kemensos itu program keluarga harapan 1,5 juta, ini rumah tangga sangat miskin tapi menurut kami jumlahnya akan lebih dari itu," jelasnya

Sementara itu, Direktur Jaminan Sosial Kementerian Sosial, Edi Suharto mengatakan pemerintah juga mengoptimalkan program-program pemberdayaan fakir miskin, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). "Kementerian Sosial akan mengoptimalkan program-program yang sudah ada seperti PKH karena memberikan dampak bagi keluarga miskin," ujarnya

PKH merupakan program pemberdayaan warga miskin melalui peningkatan akses pada kesehatan dan pendidikan. Oleh karena itu, Kemensos akan menggenjot PKH yang mulai 2012 disalurkan ke 33 provinsi dan menjangkau 166 kabupaten di Indonesia. Untuk PKH sendiri, Kementerian Sosial akan memberikan bantuan untuk 1.516.000 keluarga sangat miskin (KSM) di 166 kabupaten pada 2012. Sementara pada 2013 sasaran PKH mencapai 2.400.000 KSM di 497 kabupaten, dan 2014 ada tiga juta KSM di 497 kabupaten.

Sementara itu Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Syarif Cicip Sutardjo mengatakan kementeriannya memiliki anggaran kesejahateraan melalui program-program riil untuk para nelayan dengan anggaran Rp 1,17 triliun. Dari anggaran tahun ini Rp 5,8 triliun akan digunakan untuk mendukung secara langsung pelaksanaan pro poor sebesar Rp 1,91 triliun, pro growth, dan pro job sebesar Rp 2,11 triliun, dan pro lingkungan sebesar Rp 500 miliar. "Ada Rp 769 miliar itu untuk pugar pengembangan usaha garam rakyat, PUMP pengembangan usaha mina pedesaan, KOKP pengusaha kecil perikanan dan ada pengusaha untuk rumput laut. Ada 4 bantuan langsung masyarakat yang kita beri langsung uangnya, tapi di luar itu ada bantuan lain kayak kapal, semuanya itu 1,9 triliun," ucapnya. **bari

BERITA TERKAIT

Kondisi TPSA Sukabumi Tak Sanggup Tampung Sampah Lagi

Kondisi TPSA Sukabumi Tak Sanggup Tampung Sampah Lagi NERACA Sukabumi - Kondisi Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) Kota Sukabumi tergolong…

BI : Siklus Krisis Ekonomi 10 Tahunan Tak Relevan

      NERACA   Jakarta - Pernyataan bahwa siklus krisis ekonomi di Indonesia akan terjadi setiap 10 tahun sekali…

Perusahaan Belum Untung Juga Bisa IPO - Sikapi Keluhan Go-Jek

NERACA Jakarta –Keluhan CEO Go-Jek terkait hambatan untuk melakukan penawaran umum saham perdana atau initial public offering (IPO) karena aturan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pengendalian Harga Mencegah PLN Bangkrut Akibat Harga Batubara

      NERACA   Jakarta - Sesuai prinsip berbagi keadilan Kabinet Kerja Joko Widodo, maka pengendalian harga batubara melalui…

Kemampuan Moneter Calon Gubernur BI Harus Teruji

      NERACA   Jakarta - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati,…

Mendes Sebut Penyerapan Dana Desa Terus Meningkat

    NERACA   Semarang - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Eko Putro Sandjojo menyebutkan penyerapan dana…