BLT Tak Bisa Atasi Kemiskinan

NERACA

Jakarta - Pemerintah sedang membahas terkait besaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk miskin akibat konsekuensi dari kenaikan harga BBM. Alasanya, pemberian BLT sekitar Rp100.000 tak cukup untuk mengatasi dampak kenaikkan BBM. "Tidak cukup uang 100 ribu untuk orang miskin serentak," kata Menteri Sosial (Mensos) Salim Segaf di Jakarta,28/2

Menuru Salim, keputusan soal BLT ini bisa selesai beberapa hari ke depan. Diharapkan kalangan miskin bisa tenang dengan adanya rencana kenaikan harga BBM. "Insya Allah 1-2 hari ini," katanya

Lebih jauh kata Salim, nantinya dana BLT ini akan diambil dari program penghematan dibeberapa sektor lintas kementerian dan lembaga. "Dengan kenaikan BBM, subsidi berkurang. Saya berpikir logis karena subsidi BBM cukup besar dan orang miskin mengalami kesulitan karen harga naik," terangnya

Pemerintah juga belum memastikan berapa keluarga yang akan berhak mendapatkan BLT ini. Namun saat ini tercatat kurang lebih ada 17,5 juta keluarga miskin yang selama ini memang menerima raskin (beras miskin). Namun dari jumlah itu masih ada keluarga miskin yang sangat miskin. "Belum, dibahas DPR mungkin kecil atau ditambah, belum final kalau data yang sudah akurat di kemensos itu program keluarga harapan 1,5 juta, ini rumah tangga sangat miskin tapi menurut kami jumlahnya akan lebih dari itu," jelasnya

Sementara itu, Direktur Jaminan Sosial Kementerian Sosial, Edi Suharto mengatakan pemerintah juga mengoptimalkan program-program pemberdayaan fakir miskin, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). "Kementerian Sosial akan mengoptimalkan program-program yang sudah ada seperti PKH karena memberikan dampak bagi keluarga miskin," ujarnya

PKH merupakan program pemberdayaan warga miskin melalui peningkatan akses pada kesehatan dan pendidikan. Oleh karena itu, Kemensos akan menggenjot PKH yang mulai 2012 disalurkan ke 33 provinsi dan menjangkau 166 kabupaten di Indonesia. Untuk PKH sendiri, Kementerian Sosial akan memberikan bantuan untuk 1.516.000 keluarga sangat miskin (KSM) di 166 kabupaten pada 2012. Sementara pada 2013 sasaran PKH mencapai 2.400.000 KSM di 497 kabupaten, dan 2014 ada tiga juta KSM di 497 kabupaten.

Sementara itu Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Syarif Cicip Sutardjo mengatakan kementeriannya memiliki anggaran kesejahateraan melalui program-program riil untuk para nelayan dengan anggaran Rp 1,17 triliun. Dari anggaran tahun ini Rp 5,8 triliun akan digunakan untuk mendukung secara langsung pelaksanaan pro poor sebesar Rp 1,91 triliun, pro growth, dan pro job sebesar Rp 2,11 triliun, dan pro lingkungan sebesar Rp 500 miliar. "Ada Rp 769 miliar itu untuk pugar pengembangan usaha garam rakyat, PUMP pengembangan usaha mina pedesaan, KOKP pengusaha kecil perikanan dan ada pengusaha untuk rumput laut. Ada 4 bantuan langsung masyarakat yang kita beri langsung uangnya, tapi di luar itu ada bantuan lain kayak kapal, semuanya itu 1,9 triliun," ucapnya. **bari

BERITA TERKAIT

Pembentukan Holding BUMN Sektoral Bisa Picu Masalah Baru

NERACA Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno telah menetapkan setidaknya enam induk usaha (holding) BUMN akan…

Freeport Tak Perlu Negosiasi - Oleh Edy Mulyadi : Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

Gaduh pemberitaan soal divestasi PT Freeport Indonesia (PT FI) publik jadi bingung. Para menteri yang merasa terkait dengan perkara ini…

Pemprov Jabar Tak Bekukan Transportasi Online

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat menegaskan pihaknya tidak pernah membekukan operasional angkutan transportasi dalam jaringan atau daring/online di wilayah itu…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Hanya 10%, Kenaikan Cukai Tembakau Kurang Tinggi

      NERACA   Jakarta - Peneliti Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LDUI) Abdillah Ahsan menilai…

Pemerintah akan Terbitkan Perpres - Soal Kepemilikan Perusahaan Penerima Manfaat

    NERACA   Jakarta - Pemerintah akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait kepemilikan perusahaan penerima manfaat atau "beneficial ownership"…

Hasil Penjualan ORI014 Sebesar Rp8,94 triliun

    NERACA   Jakarta - Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan menetapkan hasil penjualan dan penjatahan Obligasi…