KPK Berikan Masukan Pengelolaan Dana Bansos

NERACA

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan sejumlah masukan terkait pengelolaan dana bantuan sosial (bansos) yang akan dikerjakan Kementerian Sosial.

"Tadi beliau (Menteri Sosial Agus Gumiwang) sudah mengatakan bahwa bansos yang sekarang ini meningkat menjadi Rp54 triliun untuk 2019. Kita mengharapkan supaya dana ini benar-benar bisa dikawal, bisa sampai ke penerima manfaat yang benar-benar sesuai dengan catatan yang sudah ada," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di gedung KPK Jakarta, Jumat (7/9).

Basaria bertemu dengan Menteri Sosial Agus Gumiwang didampingi oleh Deputi Pencegahan Pahala Nainggolan serta sejumlah pejabat terkait lainnya."Karena nanti kita minta juga supaya data nanti berdasarkan NIK (Nomor Induk Kependudukan) sehingga tidak ada lagi yang penerimanya itu menjadi 'double'. Jadi benar-benar terdata sesuai NIK karena kita tahu NIK itu sudah tidak ada yang 'double'," tambah Basaria.

Pada 2019, anggaran bansos naik menjadi Rp54 triliun atau naik dari tahun sebelumnya yaitu Rp34 triliun untuk 10 juta penerima."Kedua, karena Pak menteri kita masih baru, Kementerian Sosial itu yang paling mulia karena membantu orang-orang susah, memerangi kemiskinan jadi kita mengharapkan semua dana yang ada dikelola di kementerian ini supaya benar-benar bisa diterima oleh orang-orang yang seharusnya. Itu harapan kita. Deputi Pencegahan dan Deputi Informasi dan Data sudah siap membantu," ungkap Basaria.

Menurut Basaria, ada beberapa kasus yang ditangani oleh KPK tentang bansos fiktif sehingga perlu ada pendampingan di daerah."Diharapkan nanti para pendamping ini juga benar-benar diawasi oleh inspektorat. itu harapan kita," tegas Basaria.

Menurut Menteri Sosial Agus Gumiwang, ada biaya yang besar berkaitan dengan pemberian bantuan sosial."Saya tadi bahkan sudah minta izin pada pimpinan KPK untuk mendapat pendampingan dari deputi bidang pencegahan dan deputi bidang data informasi, minta diberikan izin pendalaman teknis lebih intensif antara Kemensos dan KPK," ungkap dia.

"Ada kenaikan kualitas bantuan sosial, jadi nilainya diperbesar supaya percepatan pengentasan kemiskinan tjerjadi. Kami juga melakukan verifikasi data berdasarkan alamat sebanyak 40 persen sudah ada di kami. Memang data itu, suka tidak suka kita harus akui ada dinamika, dinamis, terus bergerak. Setiap saat kita harus cermati, oleh sebab itu setiap enam bulan dari Kementerian Sosial itu memerintahkan untuk melakukan verifikasi terhadap data penerima PKH (Program Keluarga Harapan) setiap enam bulan," tutur Agus.

Agus dilantik Presiden Joko Widodo pada 24 Agustus 2018 menggantikan Idrus Marham yang mengundurkan diri karena menjadi tersangka perkara dugaan penerimaan hadiah atau janji kepada anggota DPR terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau 1 (PLTU Mulut Tambang Riau 1) berkekuatan 2 x 300 mega watt di Provinsi Riau. Ant