NERACA

Jakarta - Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun mengatakan, pemahaman pengelola keuangan khususnya pemerintah daerah mengenai pengelolaan dana desa perlu ditingkatkan sehingga dana tersebut dapat digunakan secara efektif dan sesuai aturan. "BPK menemukan masalah dalam pemeriksaan pendahuluan pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, kami berharap para kepala desa dan perangkatnya senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Isma Yatun di laman BPK, Jakarta, Selasa (4/9).

Selain itu, ia juga meminta kepala desa dan perangkatnya terus meningkatkan kemampuan dan ketertiban administrasi pengelolaan keuangan desa sehingga pengelolaan dana desa dilakukan secara akuntabel, transparan, partisipatif, efektif, dan efisien. "Semua aktivitas pengelolaan keuangan desa sebaiknya dicatat dan didukung dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah," katanya.

Berdasarkan data Indonesian Corruption Watch, hingga akhir 2017 sebanyak 900 kepala desa bermasalah dengan hukum karena dana desa. Kementerian Desa juga telah menerima 200 laporan pelanggaran administrasi dari 600 laporan tentang dugaan penyelewengan dana desa. Dana desa yang dianggarkan dalam APBN terus meningkat tiap tahun. Untuk tahun ini, dana desa dialokasikan sebesar Rp60 triliun, sedangkan pada 2019 mencapai Rp73 triliun.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menilai terjadinya penyelewengan terhadap dana desa tersebut terjadi bukan hanya karena ada niat yang tidak baik dari oknum kepala desa, namun juga terkait kapasitas aparat desa dalam pengelolaan dana desa tersebut. "Saya melihatnya bukan masalah perencanaan, tapi ketika harus menentukan apa saja yang akan dilakukan, itu yang mungkin mereka agak kedodoran dan mungkin ada niat yang tidak bagus juga sehingga dana desa tidak dipakai dengan benar," ujar Bambang.