NERACA

Jakarta - Komisi VII DPR RI menginginkan pemerintah dapat membuat kebijakan dan berbagai terobosan guna mendorong jumlah lifting minyak dan gas bumi. "Salah satu masalah terbesar dalam meningkatkan produksi migas adalah persoalan regulasi," kata Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu, seperti dikutip Antara, kemarin.

Menurut Gus Irawan Pasaribu, saat ini investor yang beroperasi masih kerap menahan diri menambah investasi, sedangkan investor baru tidak teratrik masuk karena kebijakan yang ada dinilai masih bersifat sektoral dan penerapannya belum menyeluruh. Dengan kebijakan yang tidak komprehensif tersebut, lanjutnya, maka investor juga berpikir bahwa bentuk penanaman modal yang mereka lakukan dinilai tidak akan mencapai nilai keekonomian untuk operasional yang mereka lakukan.

Untuk itu, ujar dia, perlu adanya pembenahan yang optimal di berbagai bidang mulai dari eksplorasi, produksi hingga distribusi sehingga juga dapat memberikan efisiensi terhadap industri migas di Tanah Air. Politisi Partai Gerindra itu mengingatkan bahwa Indonesia masih memiliki potensi untuk meningkatkan produksi dari ladang migas dalam negeri, asalkan dapat menciptakan konsistensi menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi migas.

Gus Irawan juga mengingatkan bahwa prediksi minyak sampai akhir tahun 2018 mencapai 775 ribu barel per hari atau 97 persen dari target, sedangkan untuk lifting gas diperkirakan hanya mencapai sekitar 1,1 juta barrel of oil equvalent per day (BOEPD) atau 93 persen dari target. Sementara itu, Dirjen Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto menyatakan bahwa ada beragam faktor terkait hal tersebut, seperti lapangan-lapangan minyak yang sudah produksi di Indonesia sudah cukup tua dan sudah puluhan tahun berproduksi dan mengalami penurunan produksinya.

Menurut dia, kondisi dinamika global juga dinilai dapat memiliki pengaruh yang besar terhadap harga minyak dunia dan kecenderungan investasi migas sehingga pemerintah sangat serius dan hati-hati dalam melakukan penataan tata kelola migas. Sebagaimana diwartakan, Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, pembelian lifting minyak bumi domestik wajib dilakukan oleh PT Pertamina sebagai upaya pemerintah untuk mengendalikan impor.

"Kerja sama kalau untuk migas seperti Pak Jonan bilang, lifting migas domestik akan dibeli oleh Pertamina untuk mengurangi impor Pertamina," kata Menteri Rini saat ditemui usai menghadiri Sidang RAPBN 2019 di Gedung Rapat Paripurna Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis (16/8). Menteri BUMN menjelaskan hasil lifting migas dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang selama ini belum digunakan, akan diserap ke kilang milik Pertamina sehingga impor bisa terkendali.

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar di Jakarta, Kamis (16/8) mengatakan bahwa lifting atau minyak mentah yang wajib dibeli Pertamina dari kontraktor akan menyesuaikan dengan harga pasar. Selain itu, nanti apabila ada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang sudah mempunyai perjanjian jual beli dengan pihak lain, maka perjanjian akan diselesaikan dulu sesuai aturan kontrak yang berlaku.