Oleh: Dhenny Yuartha Junifta

Peneliti INDEF

Dalam kebijakan fiskal (APBN), penerimaan negara dihimpun untuk membiayai pengeluaran publik. Arah stimulus yang ekspansif dan kontraktif bagi perekonomian adalah hasil dari otak-atik keduanya. Jika perekonomian ingin diarahkan agar swasta berperan lebih besar, maka fungsi alokasi dan distribusi akan lebih didorong. Dengan kata lain, anggaran negara akan lebih di arahkan untuk penciptaan lapangan pekerjaan seluas-luasnya dan mengatasi pemborosan sumber daya. Sebaliknya jika kondisi krisis, anggaran akan di arahkan untuk mengupayakan keseimbangan fundamental ekonomi. Artinya, fungsi stabilisasi akan lebih menonjol. Namun ditengah ekonomi yang serba tidak pasti seperti saat ini pemerintah tetap mengupayakan agar ketiga fungsi itu berjalan beriringan.

Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, dapat dikatakan jika Indonesia sedang berada di era reformasi kebijakan fiskal. Alokasi dan distribusi anggaran dipetakan menurut skenario yang lebih adil. Contohnya politik subsidi. Sudah lama pemerintah dianggap memanjakan orang kaya dengan membuang ratusan triliun anggaran untuk subsidi energi. Padahal, sangat sedikit manfaat yang diterima orang miskin melalui politik subisidi yang semacam ini. Titik tolak restrukturisasi subsidi energi ada pada APBN 2015. Subsidi energi turun signifikan dari Rp 341,8 triliun pada tahun 2014 menjadi hanya Rp 119,9 triliun pada 2015. Pada tahun-tahun berikutnya, jumlahnya pun terus menurun hingga Pada APBN 2018 subsidi energi dipatok 84,6 triliun

Melalui restrukturisasi ini, anggaran dapat dialihkan untuk belanja yang lebih produktif misalnya belanja kesehatan dan pendidikan. Anggaran yang dialokasikan untuk keduanya sejak tahun 2015 sampai 2018 jumlahnya meningkat secara signifikan. Total sekitar Rp 555 triliun pada tahun 2018, dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar Rp 413 triliun. Dengan ruang yang semakin luas, pemerintah leluasa untuk menjaga anggaran pendidikan dan kesehatan agar sesuai dengan amanat konstitusi. Restrukturisasi kebijakan subsidi energi untuk pendidikan dan kesehatan sama artinya dengan kepedulian negara aktif menjalankan fungsi distribusi.

Selanjutnya, keseriusan pemerintah dalam mengejar ketertinggalan infrastruktur menjadi bukti bagaimana fungsi alokasi dijalankan. Sejak krisis 1998 terjadi, negara ini telah lama ketinggalan kesempatan untuk melakukan pembangunan infrastruktur. Dampak krisis yang luarbiasa besar pada perekonomian nasional menjadikan stabilisasi sebagai prioritas diatas  fungsi lainnya. Tak heran, lebih dari 17 tahun kebijakan fiskal diarahkan agar lebih sehat. Akibatnya infrastruktur pun menjadi prioritas paling akhir. Sejak hampir 3 tahun terakhir, anggaran infrastruktur meningkat signifikan dari Rp155 triiun pada tahun 2014 menjadi Rp410 trilium pada tahun 2018.

Memang tak mudah untuk menjaga arah fiskal agar tetap mengedepankan keadilan ditengah keharusan untuk memperbaiki fundamental ekonomi. Subsidi energi yang lebih tepat sasaran adalah langkah awal yang baik untuk menciptakan pemerataan. Tantangan kedepannya adalah bagaimana menjaga agar utang dapat dijaga dalam kondisi yang aman. Pelaksanaan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi adalah pekerjaan yang besar untuk dituntaskan.