Pemerintah Masih Kumpulkan Opsi Atasi Defisit BPJS Kesehatan

NERACA

Jakarta - Pemerintah masih mengumpulkan opsi untuk menambal defisit yang dialami Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun Anggaran 2018. "Kami sudah beberapa kali rapat teknis dilakukan di kantor Kemenko PMK untuk bisa mengoordinasikan terkait masalah di BPJS. Ini pun juga sempat dibicarakan juga bersama Presiden, namun kelanjutannya tentu saja saya harus mengundang semua 'stakeholder' yaitu Kemenkes, Kemenkeu, BPJS, dan Kemenkumham untuk bisa menyatukan pemikiran dan mencari solusi terbaik," kata Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani di kawasan Istana Negara Jakarta, Selasa (7/8).

Laporan keuangan tahunan BPJS Kesehatan menunjukkan defisit sebesar Rp3,8 triliun pada 2014, Rp5,9 triliun pada 2015, dan Rp9,7 triliun pada 2016, Rp9 triliun pada 2017, dan diperkirakan Rp16,5 triliun pada 2018. Kemenko PMK juga masih menunggu hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengenai defisit tahun berjalan 2018.

"Belum (terima audit BPKP, red.), sedang dilakukan oleh Kementerian Keuangan memulai melakukan audit melalui BPKP. Sudah menjadi kesepakatan bahwa kami bersepahaman dengan semuanya, pemerintah dan BPJS untuk lebih transparan dalam melakukan audit sehingga meminta BPKP untuk melakukan audit," kata dia.

Puan mengaku sudah ada beberapa opsi yang dibicarakan akan tetapi keputusan opsi mana yang diambil untuk menambal defisi BPJS Kesehatan baru bisa didapat setelah ada angka defisit berdasarkan hasil audit. “Tentu saja hanya bisa dilakukan kalau kita sudah bisa mendapatkan angka yang jelas mengenai berapa angka sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk bisa mengurangi defisit dari BPJS. Ada sembilan bauran yang sudah dilakukan macam-macam," katanya.

Kemenko PMK sebelumnya mendapatkan angka dari BPJS, Kemenkeu, dan Kemenkes, namun perlu disamakan dengan audit BPKP. “Angkanya jelas, namun memang ini masalahnya menyangkut banyak orang, menyangkut penerima manfaat dan juga termasuk pemangku kepentingan, seperti RS, dokter, dan lainnya. Ini yang sekarang saya minta untuk lebih diakuratkan sehingga akan jelas apa yang harus kita lakukan ke depan,” kata Puan.

Kepala BPKP Ardan Adiperdana mengatakan bahwa audit BPJS Kesehatan masih dalam proses. "Masih proses, sudah masuk seminggu saat ini sedang berjalan dan sekarang sedang di Pak Wamenkeu," kata dia. Pada 25 Juli 2018, BPJS Kesehatan menerbitkan tiga peraturan baru terkait dengan pelayanan katarak, persalinan bayi lahir sehat, dan rehabilitasi medik yang ditujukan meningkatkan potensi efisiensi biaya pada Juli-Desember 2018 mencapai Rp360 miliar.

Tiga peraturan itu adalah Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Katarak dalam Program Jaminan Kesehatan, Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Persalinan dengan Bayi Lahir Sehat, dan Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik.

Terkait dengan penjaminan biaya operasi katarak oleh BPJS Kesehatan hanya bisa dilakukan dengan syarat visus mata kurang dari 6/18 preoperatif, untuk penjaminan persalinan dengan bayi lahir sehat pelayanan hanya diberikan dalam satu paket persalinan atas nama kepesertaan ibunya, sedangkan ibu hamil yang bayinya terindikasi akan membutuhkan perawatan khusus setelah persalinan harus mendaftarkan calon bayi menjadi peserta JKN terlebih dulu agar bisa mendapatkan jaminan dalam pelayanan kesehatan.

BERITA TERKAIT

SDM Jadi Perhatian Pemerintah - Alokasi Anggaran untuk Pendidikan dan Kesehatan

      NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah akan memperhatikan secara serius kualitas sumber…

Kemenkop-TopKarir Atasi Masalah Pengangguran di Indonesia

Kemenkop-TopKarir Atasi Masalah Pengangguran di Indonesia NERACA Jakarta - CEO dan Co-Founder PT Top Karir Indonesia Bayu Janitra Wirjoatmodjo meyakini…

Beban Utang vs Defisit APBN

Belakangan ini sejumlah pihak membuat “gaduh” melihat membengkaknya utang pemerintah Indonesia. Meski demikian, total utang Indonesia terus bertambah dari tahun…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pertamina EP dan Chemindo Inti Usaha Jalin Kerjasama - Pemanfaatan CO2

        NERACA   Jakarta - PT Pertamina EP dan PT Chemindo Inti Usaha bersepakat menjalin kerja sama…

Pemerintah Siapkan Rekayasa Urai Kepadatan Tol Cikampek

    NERACA   Bekasi - Pemerintah menyiapkan manajemen rekayasa untuk mengurai kepadatan Tol Jakarta-Cikampek. Hal itu seperti dikatakan Direktur…

Bangun 5 Tower, Arandra Residence Sukses Jual 1 Tower

    NERACA   Jakarta – Gama Land sukses menjual tower 1 dari 5 tower Arandra Residence yang direncanakan. Senior…