NERACA

Jakarta - Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjadja Kamdani mengharapkan sistem Online Single Submission (OSS) bisa dijalankan secara maksimal, terintegrasi dan terpadu di seluruh wilayah Indonesia. “Kalangan pengusaha bila ada perubahan dalam perizinan maka kita yang paling terdampak, maka tentunya kita harus mengetahuinya,” kata Shinta dalam acara Penerapan Sistem OSS di Jakarta, Senin (30/7).

Shinta menuturkan, pihaknya memberikan apresiasi yang besar atas komitmen pemerintah untuk menghadirkan berbagai kebijakan termasuk dalam hal penyederhanaan perizinan guna menjaga dan meningkatkan iklim investasi seperti dengan OSS. Untuk itu, ujar dia, dengan perizinan berusaha yang dilakukan secara daring sehingga diharapkan para pengusaha juga mendapatkan kepastian izin usaha dengan mudah.

“Telah banyak mekanisme dari pemerintah untuk mengefisienkan perizinan seperti didorongnya sistem terpadu satu atap, namun kita ketahui pada dasarnya implementasinya tidak semudah itu, masih banyak hambatan," ucapnya. Ia menuturkan, Apindo memahami keinginan pemerintah untuk merealisasikan kebijakan ini sebelum terlambat, sehingga diharapkan setiap kebojakan juga bisa direalisasikan sesuai dengan rencana, dilaksanakan secara profesional dan diawasi dengan baik.

Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan mendorong percepatan transisi pengelolaan sistem pelayanan elektronik terpadu atau Online Single Submission (OSS) kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). "Kita memang dorong untuk percepat, sambil operasional sistem ini berjalan terus," kata Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso di Jakarta, Jumat (20/7).

Susiwijono mengatakan tim dari Kemenko Perekonomian sudah melakukan koordinasi teknis dengan tim dari BKPM agar pengelolaan sistem pelayanan terintegrasi ke BKPM ini dapat dilakukan lebih cepat dari batas waktu enam bulan. Dibangun sejak Oktober 2017 sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden (PP) Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, sistem OSS telah dilakukan uji coba konsep di tiga lokasi, yaitu Purwakarta, Batam dan Palu.

Pelaksanaan sistem pelayanan terpadu ini diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2018 dan bersinergi dengan satuan tugas yang sudah terbentuk di Kementerian Lembaga terkait maupun pemerintah daerah untuk mengatasi berbagai persoalan yang timbul dari pelayanan sistem ini. Sistem berbasis teknologi informasi ini terhubung serta terintegrasi dengan sistem pelayanan perizinan di BKPM/PTSP Pusat (SPIPISE) serta PTSP daerah yang menggunakan sistem SiCantik yang dikelola Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Sistem ini juga didukung oleh sistem dari berbagai Kementerian dan Lembaga penerbit perizinan, termasuk sistem Indonesia National Single Window (INSW), Sistem Adminisrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM serta Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri.