Bakal Dilebur Indonesia Natour dan BTDC

NERACA

Jakarta – Pemerintah berencana membentuk induk usaha (holding) BUMN Pariwisata. Karena itu PT Hotel Indonesia Natour (HIN) dan PT Bali Tourism Development Corporaton (BTDC) akan dilebur, sementara PT TWC Borobudur Prambanan Ratu Boko Persero berdiri sendiri (stand alone). "Mengenai rencana holding BUMN Pariwisata, BTDC dan HIN akan disatukan. Sedangkan PT TWC tetap dipertahankan berdiri sendiri (stand alone) karena terkait dengan pelestarian budaya," kata Deputi Menteri BUMN bidang Jasa Parikesit Suprapto di Jakarta, di Jakarta, Rabu (22/2)

Menurut Parikesit, BTDC dan HIN akan dijadikan holding, namun pemerintah akan melakukan kajian terlebih dahulu dalam pembentukan holding tersebut. Rencana pembentukan holding BUMN Pariwisata sesuai dengan Master Plan BUMN Tahun 2010-2014. Pembentukan ini juga menyusul rencana pengurangan perusahaan pelat merah.

Sementara itu, PT Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) atau Bali Tourism Development Corporation (BTDC) membutuhkan dana Rp 3 triliun untuk pengembangan kawasan Mandalika Resort di Lombok. Dana sebesar Rp 3 triliun itu, seluruhnya didanai dari penerbitan obligasi secara bertahap. "Sebenarnya semua investasi memerlukan dana Rp 3 triliun," kata Presiden Direktur BTDC, IB Wirajaya di Jakarta,22/2

Wirajaya menambahkan besaran obligasi tahap I sebesar Rp 500 miliar siap diterbitkan Juni 2012. Sisa obligasi akan diterbitkan secara berkala hingga tiga tahun mendatang. “Rp 500 miliar dulu untuk penyelesaian infrastruktur dan masalah-masalah yang ada disana," tambahnya

Penyelesaian antaralain pembebasan lahan milik masyarakat yang terus berjalan. Keseluruhan dana nantinya untuk pembangunan infrastruktur jalan, air serta kelistrikan. "Kita akan lakukan appraisal study. Nanti selama tiga tahun. Pembangunan semua, termasuk infrastruktur standar," paparnya.

Untuk obligasi tahap I sebesar Rp 500 miliar, saat ini BTDC tengah mengajukan rating oleh Pefindo dan Fitch. Diharapkan tidak lama lagi, proses penerbitan bisa terealisir. Sebagai penjamin emisi (underwriter) besar kemungkinan datang dari sesama BUMN.

Namun Wirajaya belum memastikan siapa diantara BUMN sekuritas seperti Danareksa Sekuritas, Bahana Securities, atau Mandiri Sekuritas yang akan terlibat. "Seperti arahan Pak Parikesit (Deputi BUMN Bidang Jasa), mungkin kita akan fokus pada sinergi BUMN. Kan semangatnya BUMN," ucapnya.

Wirajaya berharap kucuran dana segera diperoleh. Sehingga bisa langsung mengerjakan. “Saat dana sudah diperoleh, kita harapkan Oktober atau November sudah bisa jalan. Sampai saat ini kita masih studi AMDAL," tegas Wirajaya.

Dikatakan Wirajaya, sudah ada 10 investor lokal yang siap membangun kawasan Mandalika. Mereka berkomitmen membangun area wisata, mulai dari hotel, resort hingga lapangan golf. "Sudah ada investor akan bangun lapangan golf dan hotel. Dalam negeri semua. Fasilitas lain juga ada, tegantung kawasan yang mana. Nantinya dari mereka juga akan diseleksi lagi," imbuhnya. **mohar

BERITA TERKAIT

MRT Simbol Peradaban Baru Indonesia

  Oleh : Anisa Rahmawati, Mahasiswa PTN di Jakarta   Salah satu primadona dalam pelaksanaan Nawacita di bawah pemerintahan Presiden…

Debat Capres Putaran Kedua Diprediksi Berjalan Seru dan Menarik

  NERACA   Jakarta – Debat Calon Presiden (Capres) pada 17 April mendatang diperkirakan akan berjalan seru dan menarik dibandingkan…

Obligasi Korporasi Ditaksir Bakal Tumbuh 10%

NERACA Jakarta – Tren penerbitan surat utang korporasi masih tumbuh positif. Menurut lembaga pemeringkat surat utang, Fitch Ratings Indonesia memperkirakan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pemerintah Bantah Anggaran Bocor Rp392 Triliun

    NERACA   Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menegaskan, keberhasilan dalam mengidentifikasi pos…

Target RPJMN Bidang Infrastruktur Diyakini Tercapai

      NERACA   Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meyakini bahwa sasaran Rencana…

Indeks Kemudahan Berusaha Turun, Pemerintah Diminta Perbaiki Izin

      NERACA   Jakarta - Pemerintah diminta memberi kepastian pengurusan perizinan konstruksi gedung dan properti. Kepastian pengurusan izin…