Pengamat: Koruptor di Nusakambangan Tidak Selesaikan Masalah  

NERACA

Jakarta - Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menyatakan memindahkan narapidana korupsi ke Nusakambangan, Jawa Tengah, setelah OTT KPK terhadap Kalapas Sukamiskin Wahid Husen, tidak akan menyelesaikan masalah praktik suap di dalam lapas tersebut."Di mana pun tempatnya, akan seperti itu," kata dia di Jakarta, dikutip dari Antara, kemarin.

Seperti diketahui, kata dia, Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, memang khusus sudah ditempatkan sebagai tempat membina para narapidana kasus tindak pidana korupsi."Kembali lagi bagaimana pengawasannya yang dilakukan oleh menteri dan dirjen pemasyarakatan," tandas dia.

Bahkan, dia menyinyalir dalam kasus suap di dalam Lapas Sukamiskin itu ada setoran kepada pimpinan atasnya, bahkan Menkumham dan Dirjenpas mengerti seperti itu."Oleh karena itu, tidak akan beres-beres seperti biaya sewa kamar sampai Rp200 juta. Sebenarnya diketahui tetapi dibiarkan," kata dia.

Ia menambahkan bahwa persoalan kalapas seperti itu sudah bukan barang baru lagi, seperti sidak yang pernah dilakukan oleh semasa Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indraya yang mendapatkan sel mewah Arthalita Suryani alias Ayin di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Pondok Bambu, Jakarta Timur."Denny Indrayana juga tidak mampu (membenahinya)," kata dia.

Dirinya mengaku sudah kehabisan kata terkait dengan berulangnya praktik suap di dalam rutan itu."Kalau Menkumham tidak mampu membenahi, ya, mundur," ujar dia.

Sementara, Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha) menyatakan rencana pemindahan narapidana korupsi ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nusakambangan, Jawa Tengah, harus diuji untuk melihat efektif atau tidaknya."Untuk wacana itu, boleh saja. Akan tetapi, harus diuji untuk melihat efektif atau tidak agar kita dapat menemukan formulasi yang tepat," kata Ketua Alpha yang juga pengajar hukum pidana Universitas Bung Karno (UBK) Azmi Syahputra di Jakarta, Minggu (22/7).

Dari operasi tangkap tangan (OTT) di Lapas Sukamiskin, Sabtu (21/7), makin menunjukkan bahwa lapas sudah gagal karena tidak ada perubahan dari sistem pemenjaraan ke sistem pemasyarakatan."Hanya berubah nama saja kehendak UU Permasyarakatan. Akan tetapi, belum dapat dioperasionalkan dengan baik," ujar dia.

Praktik sewa-menyewa kamar tahanan seperti ini sudah lama, kata dia, baru sekarang terbuka karena ada OTT KPK."Sudah bukan rahasia umum yang beginian," kata dia.

Oleh karena itu, dia menilai persoalan OTT KPK bukan pada menterinya, melainkan di level bawahnya yang bermasalalah."Menteri harus lebih tegas. Kontrol dan evaluasinya harus lebih optimal," kata dia.

Menurut dia, yang perlu diganti bukan menteri, melainkan pejabat eselon satu dan duanya serta jajaran terkait langsung di lapangan. Karena pola itu sudah mapan di lapas, termasuk harus ada evaluasi di Akademi Lembaga Permasyarakatan."Ada yang salah di sini tampaknya segera tinjau kurikulum Akademi Lapas," ungkap dia. Ant