Bappenas Inisiasi Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif

NERACA

Jakarta - Dalam penutupan Indonesia Development Forum (IDF) 2018 pekan lalu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro mengatakan saat ini masih belum ada konsep pembangunan ekonomi inklusif yang disepakati secara nasional, bahkan masing-masing organisasi internasional juga memiliki konsep yang berbeda. Asian Development Bank (ADB) misalnya menjelaskan pertumbuhan ekonomi inklusif ditopang oleh tiga pilar yaitu pertumbuhan yang tinggi dan berkelanjutan untuk menciptakan dan memperluas peluang ekonomi; perluasan akses untuk menjamin masyarakat dapat berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari pertumbuhan; dan jaring pengaman sosial untuk mencegah kerugian ekstrim.

Sementara World Economic Forum (WEF) mendefinisikan ekonomi inklusif sebagai suatu strategi untuk meningkatkan kinerja perekonomian dengan perluasan kesempatan dan kemakmuran ekonomi, serta memberi akses yang luas pada seluruh lapisan masyarakat.

Namun konsep ekonomi pembangunan ekonomi inklusif yang telah dikeluarkan berbagai institusi internasional, kata Bambang belum mencerminkan tujuan pembangunan Indonesia secara spesifik karena tidak adanya fokus kepada isu ketimpangan (jender, wilayah, dan pendapatan) serta beberapa indikator yang tidak selaras dengan indikator pembangunan Indonesia. “Karena itu, kita kemudian menginisiasi Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Tingkat Nasional Tahun 2011-2017,” ujar Bambang, seperti dikutip dalam keterangannya, kemarin.

Menurut Bambang, Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Tingkat Nasional Tahun 2011-2017 terdiri dari tiga pilar, yang meliputi: pertumbuhan ekonomi; pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan; serta perluasan akses dan kesempatan. Untuk pilar pertama, yaitu pertumbuhan ekonomi, DKI Jakarta mendapatkan indeks tertinggi sebesar 6,58, sedangkan provinsi dengan nilai indeks terendah pada pilar pertumbuhan ekonomi adalah Papua, dengan capaian 2,99. Nilai indeks secara nasional untuk pilar ini sebesar 5,17.

Untuk pilar kedua, yaitu pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, lagi-lagi DKI Jakarta memperoleh capaian tertinggi dengan nilai 7,31. Sedangkan provinsi Papua memperoleh indeks terkecil dengan nilai 5,81. Nilai indeks secara nasional untuk pilar kedua ini adalah sebesar 6,64. Terakhir, pilar ketiga, yaitu perluasan akses dan kesempatan, menempatkan D.I Yogyakarta sebagai provinsi dengan nilai tertinggi yaitu sebesar 6,69. Sedangkan provinsi yang paling tidak inklusif dalam pilar ketiga ini adalah Banten dengan nilai 4,03. Nilai indeks secara nasional untuk pilar ketiga adalah 5,05.

Saat ini, selain sedang dilakukan penyusunan dashboard Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Tingkat Nasional, Bappenas juga tengah mengembangkan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif untuk Tingkat Kabupaten/Kota.

BERITA TERKAIT

Laba Pembangunan Jaya Ancol Tumbuh 1,4%

PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (PJAA) membukukan laba tahun 2018 sebesar Rp223 miliar atau tumbuh 1,4% dibandingkan dengan periode yang…

Konsistensi Kebijakan Ekonomi

Ketika Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Ombudsman RI mengendus kebijakan impor berbagai komoditas pangan tampaknya terdapat  kekurangsinkronan antara Kementan,…

Hoax Ancam Keutuhan Indonesia dan Keberlanjutan Pembangunan

   Oleh: Muhammad Satyan Azikar dan Erwin Sikumbang, Mahasiswa PTN Hoax merupakan komponen perusak demokrasi yang nyata dalam momentum  pesta…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Data Eksplorasi Migas Indonesia Masih Lemah

  NERACA   Jakarta - Anggota legislatif Komisi VII DPR Tjatur Sapto Edy menilai bahwa sistem data eksplorasi minyak dan…

Imperva Bangun Scrubbing Center di Jakarta

    NERACA   Jakarta - Imperva Inc, perusahaan cybersecurity mengumumkan hadirnya DDoS Scrubbing Center pertama di Indonesia. Menurut Wakil…

Pemda Diminta Lapor Penggunaan Dana DBHCT

  NERACA   Karawang - Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan menegaskan bahwa pemerintah daerah harus melaporkan penggunaan dana…