Subsidi BBM Mestinya Dialihkan ke Pertanian

NERACA

Jakarta--- Langkah pemerintah memberikan subsidi BBM sekitar Rp 130 triliun dinilai sebagai kebijakan yang tidak tepat. Padahal subsidi BBM itu bisa dialihkan untuk memajukan industry pertanian. "(Perlu) memperbaiki saluran irigasi. Ya, kalau tidak ada air bagaimana sistem pengairan itu. Kemudian perkuat benih. Itu lihat benih hanya Rp 118 miliar," kata ekonom FEUI, Faisal Basri dalam Dialog Kedaulatan Ekonomi Nasional, di Hotel Millenium, Jakarta. Selasa (21/02)

Apalagi saat ini, kata Faisal, pemerintah mengeluarkan kebijakan seperti Food Estate, MIFEE dan MP3EI yang mengedepankan komoditas unggulan. Namun sayangnya kebijakan ini lebih memberikan fasilitas kepada pemodal besar untuk menguasai sektor pangan. Harusnya, kebijakan pangan lebih mendorong pada kemampuan bangsa untuk meningkatkan kapasitas dengan mengedepankan petani kecil. " Ini urusan perut. Harus makin semuanya diarahkan meningkatkan kapasitas bangsa ini untuk menutup urusan kebutuhan perut bangsa ini. Makanya harusnya petani kecil itu yang dibantu, didorong," katanya.

Lebih lanjut Faisal menyatakan, untuk lebih memperhatikan para petani kecil yang memberikan kontribusi besar terhadap pengan nasional. Maka berikan subsidi yang memadai bagi para petani. "Ya coba subsidi BBM itu berapa? Rp 130 triliun, Sementara subsidi benih hanya Rp 118 miliar," ujarnya.

Untuk menaikkan ketahanan pangan tahun ini dibutuhkan biaya besar. Karena harus banyak membangunan sarana irigasi. Tentu dananya harus dialokasikan dari APBN. Karena kondisi irigasi yang ada saat ini sangat memprihatinkan. “Intinya adalah memperbaiki saluran irigasi. Alasanya, hanya 50 % kondisi saluran irigasi kita yang status baik. Kemudian perkuat benih, itu lihat benih hanya Rp 118 miliar, kalau BBM Rp 130 triliun,” lanjutnya.

Faisal meminta pemerintah serius membahas dan memberikan solusi terkait ketahanan pangan. Bagi Faisal, ada ketimpangan antara dana bantuan BBM dengan dana bantuan untuk irigasi. "Bukan timpang banget lagi itu. Banget-bangetnya. Jadi soal-soal pangan ini harus serius deh, bukan main-main," ungkapnya. **mohar

BERITA TERKAIT

Subsidi Gas 3 Kg Rawan Penyelewengan

      NERACA   Jakarta - Kebijakan pemerintah memberikan subsidi terhadap produk liquefied petroleum gas (LPG) kemasan 3 kilogram…

Penerapan BBM Satu Harga Tinggal 14 Titik

      NERACA   Jakarta - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mencatat Program BBM Satu…

Perpres No 191/2014 Tentang BBM Minta Direvisi

  NERACA Jakarta - Pengamat Energi yang juga Direktur Puskepi, Sofyano Zakaria mendesak Perpres No. 191/2014 tentang Penyedian, Pendistribusian dan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Tujuh Pembangkit Diresmikan - Tingkatkan Rasio Elektrifikasi Di NTB dan NTT

NERACA Jakarta - Menteri ESDM Ignasius Jonan meresmikan tujuh proyek pembangkit di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Provinsi Nusa…

Luhut Sebut Ada Kesempatan Tingkatkan Peringkat Investasi

  NERACA Jakarta -  Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut B. Panjaitan menyatakan adanya peluang peningkatan peringkat layak investasi (investment grade)…

Mesin Taiwan Mampu Hemat 30%

  NERACA Cikarang - Taiwan mulai fokus untuk memproduksi mesin mesin dengan teknologi tinggi namun dengan harga yang cukup rendah,…