Subsidi BBM Mestinya Dialihkan ke Pertanian

NERACA

Jakarta--- Langkah pemerintah memberikan subsidi BBM sekitar Rp 130 triliun dinilai sebagai kebijakan yang tidak tepat. Padahal subsidi BBM itu bisa dialihkan untuk memajukan industry pertanian. "(Perlu) memperbaiki saluran irigasi. Ya, kalau tidak ada air bagaimana sistem pengairan itu. Kemudian perkuat benih. Itu lihat benih hanya Rp 118 miliar," kata ekonom FEUI, Faisal Basri dalam Dialog Kedaulatan Ekonomi Nasional, di Hotel Millenium, Jakarta. Selasa (21/02)

Apalagi saat ini, kata Faisal, pemerintah mengeluarkan kebijakan seperti Food Estate, MIFEE dan MP3EI yang mengedepankan komoditas unggulan. Namun sayangnya kebijakan ini lebih memberikan fasilitas kepada pemodal besar untuk menguasai sektor pangan. Harusnya, kebijakan pangan lebih mendorong pada kemampuan bangsa untuk meningkatkan kapasitas dengan mengedepankan petani kecil. " Ini urusan perut. Harus makin semuanya diarahkan meningkatkan kapasitas bangsa ini untuk menutup urusan kebutuhan perut bangsa ini. Makanya harusnya petani kecil itu yang dibantu, didorong," katanya.

Lebih lanjut Faisal menyatakan, untuk lebih memperhatikan para petani kecil yang memberikan kontribusi besar terhadap pengan nasional. Maka berikan subsidi yang memadai bagi para petani. "Ya coba subsidi BBM itu berapa? Rp 130 triliun, Sementara subsidi benih hanya Rp 118 miliar," ujarnya.

Untuk menaikkan ketahanan pangan tahun ini dibutuhkan biaya besar. Karena harus banyak membangunan sarana irigasi. Tentu dananya harus dialokasikan dari APBN. Karena kondisi irigasi yang ada saat ini sangat memprihatinkan. “Intinya adalah memperbaiki saluran irigasi. Alasanya, hanya 50 % kondisi saluran irigasi kita yang status baik. Kemudian perkuat benih, itu lihat benih hanya Rp 118 miliar, kalau BBM Rp 130 triliun,” lanjutnya.

Faisal meminta pemerintah serius membahas dan memberikan solusi terkait ketahanan pangan. Bagi Faisal, ada ketimpangan antara dana bantuan BBM dengan dana bantuan untuk irigasi. "Bukan timpang banget lagi itu. Banget-bangetnya. Jadi soal-soal pangan ini harus serius deh, bukan main-main," ungkapnya. **mohar

BERITA TERKAIT

Indonesia Belum Miliki Cadangan BBM Nasional

      NERACA   Jakarta - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengusulkan harus adanya pengadaan…

Negara ASEAN Bahas Kehilangan Hasil Produksi Pertanian

    NERACA   Jakarta - Sejumlah negara yang tergabung dalam organisasi Asean membahas upaya menekan tingkat kehilangan hasil produksi…

Pemerintah Perlu Tahan Laju Alih Fungsi Pertanian

Oleh: Muhammad Razi Rahman Meski Republik Indonesia merupakan negara kepulauan, tetapi di dalamnya juga terdapat sektor pertanian yang kuat dan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Utang Luar Negeri Indonesia Naik 10,1%

      NERACA   Jakarta - Jumlah utang luar negeri Indonesia di akhir 2017 meningkat 10,1 persen (tahun ke…

Muliaman Hadad Ditunjuk jadi Dubes RI untuk Swiss

    NERACA   Jakarta-Mantan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Darmansyah Hadad resmi ditunjuk menjadi Duta Besar…

Tiga Tahun Jokowi Diklaim Berhasil Turunkan Inflasi

      NERACA   Padang - Pejabat Kantor Staf Presiden (KSP) memaparkan dalam tiga tahun perjalanan pemerintahan Presiden Jokowi…