Perpres BBM Tak Bela Kepentingan Nelayan

NERACA

Pontianak---Pemerintah dinilai melakukan “diskriminasi” terkait Perpres No. 15/2012 tentang Harga Jual Eceran dan Kosumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu. Bahkan Perpres ini tidak pro-nelayan dan berpeluang terjadinya penyalahgunaan BBM bersubsidi. "Perpres itu tidak pro-nelayan karena adanya larangan pembelian BBM bersubsidi bagi nelayan yang menggunakan kapal motor dengan ukuran di atas 30 gross ton (GT)," kata Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria kepada wartawan di Jakarta,20/2

Menurut Sofyano, Padahal pada Perpres No. 9/2006 menyebutkan kelompok nelayan dengan kapal di atas 30 GT diperbolehkan membeli BBM bersubsidi maksimal 25 kiloliter/bulan. "Sehingga kami lihat terkesan menganaktirikan kelompok nelayan yang mempunyai kapal motor ukuran 30 GT," tambahnya

Lebih jauh kata Sofyano, jelas ini bertentangan dengan perpres sebelumnya. Karena di satu-sisi pemerintah berharap meningkatnya produksi perikanan nasional, tetapi justru menerbitkan aturan yang bisa menghambat nelayan untuk maju karena terbebani dengan semakin mahalnya ongkos operasional dalam hal ini BBM,” katanya.

Selain itu dengan dikeluarkannya Perpres No. 15/2012 juga membuka peluang timbulnya penyalahgunaan atau penyelundupan bbm bersubsidi ke pihak yang tidak berhak. Hal itu terlihat pada nelayan yang menggunakan kapal motor ikan dengan ukuran maksimun 30 GT, tidak lagi dibatasi volume pembelian bbm bersubsidinya. "Sehingga mereka bisa saja memborong atau membeli dalam jumlah banyak bbm bersubsidi untuk kemudian dijual lagi kepada yang tidak berhak," ujarnya.

Sofyano menilai, pemerintah terkesan sangat percaya pada aparat pelabuhan perikanan atau kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di daerah dalam melakukan verifikasi dan pembuatan rekomendasi atas pembelian bbm bersubsidi untuk kepentingan penangkapan ikan maupun untuk usaha mikro.

Verifikasi tersebut tergolong rawan untuk disalahgunakan oleh oknum yang bersangkutan sepanjang tidak adanya ketentuan yang konprehensif dari Kementerian Kelautan dan Perikanan maupun Kementerian Koperasi dan UKM sebagai kementerian yang paling kompeten dengan fungsinya tersebut. "Kami melihat Perpres No. 15/2012 terkesan kejar target untuk program pembatasan bbm bersubsidi yang sedang hangat diperjuangkan pemerintah sehingga ada hal-hal yang seharusnya mendapat perhatian pemerintah tetapi diabaikan," paparnya

Malah Sofyano member contoh dengan mengabaikan penggunaan BBM ersubsidi untuk kapal-kapal patroli Basarnas atau bea cukai atau kapal patroli milik pemerintah daerah yang keberadaannya memiliki peran positif bagi masyarakat. “Karena itu, kita mendesak pemerintah untuk mengkoreksi atau meninjau ulang Perpres No. 15/2012 agar tidak merugikan nelayan dan mengurangi potensi penyalahgunaan bbm bersubsidi,” pungkasnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

40% Jembatan Dalam Kondisi Tak Baik

  NERACA   Semarang - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebutkan sekitar 40 persen jembatan di…

Membantah Generasi Milenial yang Terancam Tak Punya Hunian

      NERACA   Bekasi - Ada anggapan generasi milenial yang berusia di bawah 25 tahun tidak mampu mempunyai…

Tak Hanya Masyarakat Miskin, Rentan Miskin Juga Perlu Diperhatikan

      NERACA   Jakarta - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebutkan, selain masyarakat miskin dan sangat miskin, masyarakat…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Menkeu Harap Swasta Makin Banyak Terlibat di Infrastruktur

      NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap makin banyak pihak swasta yang terlibat dalam pembangunan…

Menggenjot Skema KPBU di Sektor Pariwisata

    NERACA   Jakarta - Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang tumbuh secara masif di tahun ini. Bahkan,…

BPJS Ketenagakerjaan Siapkan Layanan Digital

      NERACA   Jakarta - Era digital menuntut semua pihak untuk dapat memenuhi tuntutan pelanggan dengan mudah dan…