NERACA

Pontianak---Pemerintah dinilai melakukan “diskriminasi”  terkait Perpres No. 15/2012 tentang Harga Jual Eceran dan Kosumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu. Bahkan Perpres ini  tidak pro-nelayan dan berpeluang terjadinya penyalahgunaan BBM bersubsidi.   "Perpres itu tidak pro-nelayan karena adanya larangan pembelian BBM bersubsidi bagi nelayan yang menggunakan kapal motor dengan ukuran di atas 30 gross ton (GT)," kata  Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria  kepada wartawan di Jakarta,20/2

Menurut Sofyano, Padahal pada Perpres No. 9/2006 menyebutkan kelompok nelayan dengan kapal di atas 30 GT diperbolehkan membeli BBM bersubsidi maksimal 25 kiloliter/bulan. "Sehingga kami lihat terkesan menganaktirikan kelompok nelayan yang mempunyai kapal motor ukuran 30 GT," tambahnya

Lebih jauh kata Sofyano, jelas ini bertentangan dengan perpres sebelumnya. Karena  di satu-sisi pemerintah berharap meningkatnya produksi perikanan nasional, tetapi justru menerbitkan aturan yang bisa menghambat nelayan untuk maju karena terbebani dengan semakin mahalnya ongkos operasional dalam hal ini BBM,” katanya.

Selain itu dengan dikeluarkannya Perpres No. 15/2012 juga membuka peluang timbulnya penyalahgunaan atau penyelundupan bbm bersubsidi ke pihak yang tidak berhak. Hal itu terlihat pada nelayan yang menggunakan kapal motor ikan dengan ukuran maksimun 30 GT, tidak lagi dibatasi volume pembelian bbm bersubsidinya.  "Sehingga mereka bisa saja memborong atau membeli dalam jumlah banyak bbm bersubsidi untuk kemudian dijual lagi kepada yang tidak berhak," ujarnya.

Sofyano menilai, pemerintah terkesan sangat percaya pada aparat pelabuhan perikanan atau kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di daerah dalam melakukan verifikasi dan pembuatan rekomendasi atas pembelian bbm bersubsidi untuk kepentingan penangkapan ikan maupun untuk usaha mikro.

Verifikasi tersebut tergolong rawan untuk disalahgunakan oleh oknum yang bersangkutan sepanjang tidak adanya ketentuan yang konprehensif dari Kementerian Kelautan dan Perikanan maupun Kementerian Koperasi dan UKM sebagai kementerian yang paling kompeten dengan fungsinya tersebut. "Kami melihat Perpres No. 15/2012 terkesan kejar target untuk program pembatasan bbm bersubsidi yang sedang hangat diperjuangkan pemerintah sehingga ada hal-hal yang seharusnya mendapat perhatian pemerintah tetapi diabaikan," paparnya

Malah Sofyano member contoh dengan  mengabaikan penggunaan BBM ersubsidi untuk kapal-kapal patroli Basarnas atau bea cukai atau kapal patroli milik pemerintah daerah yang keberadaannya memiliki peran positif bagi masyarakat. “Karena itu, kita mendesak pemerintah untuk mengkoreksi atau meninjau ulang Perpres No. 15/2012 agar tidak merugikan nelayan dan mengurangi potensi penyalahgunaan bbm bersubsidi,” pungkasnya. **cahyo