Musibah tenggelamnya KM Sinar Bangun di Danau Toba, Sumatera Utara, telah membawa duka yang mendalam terhadap keluarga yang ditinggalkan. Sedikitnya 160 penumpang yang menjadi korban mudah-mudahan dapat diketemukan secepatnya. Musibah ini sekaligus menguak adanya indikasi ketidekberesan pengelolaan kapal ferry penyeberangan yang melupakan budaya keselamatan di tengah upaya meningkatkan citra positif dunia pariwisata di negeri ini.

Kita tentu berharap kecelakaan serupa tidak lagi terjadi di masa depan. Pejabat negara juga tidak bisa lagi bertindak seperti “pemadam kebakaran”. Artinya, semua pihak baik pengelola maupun regulator tidak bisa bergerak setelah kecelakaan terjadi. Dan yang terpenting pula, tidak bisa juga saling menyalahkan.

Patut disadari, bahwa persoalan keselamatan (safety) itu adalah sebuah proses yang pencapaiannya harus difasilitasi. Tidak bisa dipaksa untuk aman tanpa satu pun upaya untuk memfasilitasi. Memangnya, awak kapal dan nahkoda tidak ingin tidak aman? Kan, mereka juga ingin sampai ke tepian untuk bertemu keluarga.

Masyarakat juga perlu tahu bahwa kondisi aman itu pun tidak murah. Nah, kalau tarifnya pun rendah, bagaimana bisa aman? Kalau penumpang maunya tarif murah, ya gimana keselamatan dapat dijamin? Yang terpenting juga adalah, bagaimana Pemda mencarikan solusi untuk meningkatkan keselamatan di danau yang sudah menjadi destinasi wisata internasional itu?

Nah, karena angkutan feri untuk angkutan sungai, danau dan penyeberangan itu di bawah naungan perhubungan darat, ya bagaimana supaya ada campur tangan dari Dirjen Perhubungan Darat. Sekali lagi, tujuannya supaya keselamatan penumpang lebih dijamin.

Lantas bagaimana caranya? Ya, semua itu bisa dimulai dari pembinaan. Hal ini tentu melibatkan peran operator sehingga operator dapat mengedepankan aspek keselamatan. Kalau tidak ada pelampung misalnya, seharusnya coba difasilitasi dan dikomunikasikan dengan pihak Dinas Perhubungan setempat. Karena tanpa fasilitasi dan komunikasi, semuanya itu omong kosong.

Tidak hanya itu. Kita juga melihat ada kesetidaksetaraan. Seperti angkutan kereta api misalnya, dapat PSO (public service obligation). Nah, kenapa angkutan feri di Danau Toba yang sudah beroperasi bertahun-tahun sama sekali tidak dapat PSO yang besar pula. Jadi, warga seharusnya bisa membayar tarif yang murah jika pemerintah memberikan PSO, meski operator punya uang lebih untuk memelihara armada dan menjamin keselamatan, karena tujuan akhirnya mengangkut penumpang demi keselamatan bersama.

Lebih dari itu, bukankah kita punya mimpi menjadikan Danau Toba sebagai 10 destinasi wisata utama selain Bali. Apa kata dunia kalau transportasi danau itu tidak aman? So, pemerintah sangat perlu memikirkan hal keselamatan dengan mendalam.. Safety, Aman janganlah main-main.

Karena itu, pemerintah  jangan hanya sekedar mendorong regulasi. Jangan pula mendorong harus jalan law enforcement. Dan jangan pula memaksakan keselamatan. Tidaklah bisa! Kesadaran untuk keselamatan itu sebuah proses tanpa henti sejak lama.

Kemudian, di tengah persoalan operator yang harus berjuang hidup, jangan bermimpi ada keselamatan bagi mereka sendiri tanpa pendampingan. Jangan bermimpi lah. Masyarakat harus tahu, kalau beli kapal itu mahal, beli onderdil juga mahal, terus kena beban pajak, beli lagi ada biaya-biaya tinggi lainnya.

Nah, pemerintah selaku “orang tua” setidaknya harus mampu mengayomi dan turun tangan tanpa pamrih turut membina, membantu bukan menyaingi atau memberikan instruksi melalui berbagai peraturan.  

Bagaimanapun, menjaga budaya keselamatan bertujuan untuk menjaga supaya bisnis transportasi sustainable dan penumpangnya semua selamat, aman, sentosa. Untuk itu, semua pihak harus menjaga kepercayaan, komitmen dan kedisiplinan tinggi khususnya bagi keselamatan transportasi ferry. Semoga!