Bahayakah Ekonomi Bebas?

Kebebasan ekonomi digambarkan sebagai kebebasan warga di satu negara untuk bekerja, berproduksi, mengonsumsi, dan melakukan investasi dengan cara yang dia sukai serta kebebasan itu dilindungi dan tidak dihalangi negara. Kebebasan bisnis merupakan ukuran kuantitatif terhadap kemampuan untuk memulai, mengoperasikan dan menutup bisnis/usaha yang menunjukkan aturan dan efisiensi pemerintah dalam proses regulasinya. Kebebasan bisnis yang meningkat akan mengurangi biaya transaksi yang akan meningkatkanexpected cash flowdan meningkatkan harga saham.

Padahal negara kita sedang berupaya meningkatkan investasi langsung (foreign direct investment) seharusnya tidak perlu malu mencontoh kemajuan seperti di Singapura, Hong Kong dan lain-lain. Apalagi setelah diberlakukannya ASEAN Economic Community (AEC) 2015, pemerintah Indonesia setidaknya harus ekstra kerja menyiapkan perangkat kemudahan bagi investor asing berbisnis di negeri ini.

Namun kebebasan berbisnis yang tidak didukung oleh fundamental politik dan sosial yang kuat justru akan memacu persaingan yang tidak sehat yang akhirnya justru akan memicu ketidakpastian dan menurunkan harga saham. Karena bilaentrepreneurdidefinisikan sebagai orang yang banyak akal dan kreatif dalam menambah kesejahteraan, kekuatan dan prestise, akan siap mengimplementasikan kreativitasnya sangat tergantung dari insentif yang disediakan pemerintah.

Apabila sistem memberikan insentif untuk aktivitas produktif, maka mereka akan menciptakan bisnis baru. Jadi kebebasan berbisnis yang tidak didukung oleh fundamental politik dan sosial yang kuat, justru akan menimbulkan persaingan yang tidak sehat. McCardle (2011) dalam artikelnya“When freedom is bad for business”menyatakan bahwa kebebasan berbisnis tanpa dukungan fundamental sosial dan politik yang kuat hanya akan memicu “entrepreneurial corruption”.

Hal ini juga akan semakin memicu persaingan yang tidak sehat dan meningkatkan ketidakpastian yang dapat berpengaruh negatif terhadap harga saham. Kebebasan finansial yang meningkat akan mengurangi biaya transaksi yang akan meningkatkanexpected cash flowdan meningkatkan harga saham. Karena kebebasan finansial adalah ukuran kepemilikan saham perbankan dan juga mengukur independensi dari pengawasan pemerintah.

Kebebasan ekonomi dapat identik dengan kegagahan kapitalisme, yang memang diakui umumnya karena berhasil menciptakan kenikmatan individual, kesejahteraan ekonomi secara kolektif. Namun, kita juga tahu, kapitalisme menghadirkan jurang kesenjangan yang teramat lebar.

Kebebasan perdagangan memungkinkan perusahaan meraih pasar internasional. Hal ini akan meningkatkanexpected cash flowdan meningkatkan harga saham. Ukuran pemerintah yang lebih kecil dalam hal konsumsi dan investasi menyebabkan perusahaan mrnghadapi persaingan yang menurun dengan pemerintah dalam hal investasi modal dan pangsa pasar. Ini akan mengurangi biaya modal dan biaya operasional dan meningkatkan pendapatan perusahaan.

Kebebasan finansial yang meliputi seberapa besar aturan pemerintah dalam jasa-jasa keuangan, seberapa besar intervensi pemerintah terhadap bank dan jasa-jasa keuangan lainnya, tingkat kesulitan membuka dan mengoperasikan perusahaan jasa-jasa keuangan (baik individu domestik dan asing) dan pengaruh pemerintah terhadap alokasi kredit. Kebebasan finansial yang meningkat akan mengurangi biaya transaksi yang akan meningkatkanexpected cash flowdan meningkatkan harga saham.

Kebebasan fiskal diukur berdasar tiga faktor yaitu tarif pajak tertinggi pada pendapatan individu, tarif pajak tertinggi pada pendapatan perusahaan dan pendapatan pajak total sebagai prosentase dari GDP. Semakin menurun beban fiskal , menunj ukkan kebebasan yang meningkat akan meningkatkanexpected cash flowdan meningkatkan harga saham.

Namun, kapitalisme membutuhkan sesuatu yang bersifat ”tidak kapitalistik”. Yaitu sepertioff-capitalismyang dapat menjadi semacam rem yang berupa sistem etika dan nilai yang menjadi mitigasi nilai kapitalistik. Artinya, etika dan nilai yang berpihak kepada orang miskin sehingga memberikan imperasi pada kapitalisme untuk bersikap adil. Dalam arti tidak hanya berpihak kepada elit, atau golongan tertentu saja.

BERITA TERKAIT

Depok Ajak Masyarakat Wujudkan Indonesia Bebas Sampah

Depok Ajak Masyarakat Wujudkan Indonesia Bebas Sampah NERACA Depok - Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok Ety…

Gejolak Persaingan Ekonomi Global vs Cashflow yang Sehat - Studi Kasus Unrealized loss PLN

  Oleh: Sudimara Pati, Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Swasta Belakangan kita diberitakan bahwa Perusahaan Listrik Negara (PT PLN) milik BUMN…

IKM Jadi Tulang Punggung Ekonomi Nasional

NERACA Jakarta – Industri kecil dan menengah (IKM) berperan menjadi tulang punggung terhadap perekonomian nasional. Sebab, IKM sebagai sektor mayoritas…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Aturan Uang Digital?

Hingga saat ini baik Bank Indonesia (BI) maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terlihat belum bersikap tegas terhadap transaksi mata uang…

Waspadai Fluktuasi Rupiah

Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dalam rentang perjalanan beberapa pekan terakhir  menguat signifikan. Dari posisi terlemahnya sejak 1998…

Beban Utang vs Defisit APBN

Belakangan ini sejumlah pihak membuat “gaduh” melihat membengkaknya utang pemerintah Indonesia. Meski demikian, total utang Indonesia terus bertambah dari tahun…