Perlu Diwaspadai Kinerja Neraca Pembayaran

NERACA

Jakarta--- Pemerintah mengakui kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) perlu diwaspadai. Alasanya, karena ada indikasi penurunan surplus NPI sepanjang 2011 sebesar 60,8% menjadi USD11,9 miliar dibandingkan dengan surplus di 2010 yang sebesar USD30,28 miliar. "Kalau NPI tentu kita waspadai. Yang perlu diperhatikan adalah kita mempunyai balance of trade dan juga akun, jasa dan pembayaran. Tetapi ini juga menunjukkan bahwa Indonesia sedang aktif-aktifnya melakukan investasi," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo di Jakarta,

Lebih jauh kata Agus, pada 2011 ini investasi di Indonesia mencapai Rp250 triliun. Dengan kata lain kondisi tersebut juga dapat dikatakan sebagai kondisi yang juga biasa bahwa terjadi current account defisit. "Tapi yang diutamakan sepanjang tahun masih positif di mana yang kita lihat ada meningkat dengan baik, yaitu Foreign Direct Investmet (FDI)," terangnya

Mantan Dirut Bank Mandiri ini, menambahkan sepanjang tahun NPI masih positif maka tidak perlu ada yang dikhawatirkan, karena cadangan devisa RI masih sangat kuat di level USD110 miliar. Dalam NPI, Agus juga mengatakan menurunnya surplus diakibatkan adanya pembayaran gaji ekspatriat hingga jasa transportasi. "Itu pos utama terkait ekspatriat yang bekerja di Indonesia harus dibayar, dibandingkan tenaga kerja kita di luar negeri. Kemudian jasa-jasa seperti asuransi, jasa transportasi, dan jasa bunga. Itu harus diwaspadai sama-sama ke depan supaya itu terjaga," imbuhnya

Sebelumnya, Kepala Biro Hubungan Masyarakat BI Difi A Johansyah menyatakan kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada triwulan I-2012 diperkirakan akan mencatat surplus meskipun dengan kecenderungan yang lebih rendah. "Transaksi berjalan diperkirakan akan mengalami defisit seiring dengan menurunnya pertumbuhan ekspor sementara impor masih relatif besar," ujarnya kala itu, (9/2)

Surplus NPI pada triwulan I-2012 akan ditopang oleh transaksi modal dan finansial seiring dengan aliran investasi langsung (FDI) dan portofolio yang diperkirakan akan meningkat. Hal tersebut didukung oleh fundamental ekonomi domestik yang kuat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Selain itu, pencapaian investment grade diprakirakan akan memperkuat sentimen positif terhadap perekonomian Indonesia. "Dengan perkembangan tersebut, cadangan devisa sampai dengan akhir Januari 2012 mencapai USD112 miliar, atau setara dengan 6,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah," imbuhnya.

Namun pada Nopember 2011, Deputi Gubernur BI Hartadi A Sarwono sempat mengungkapkan penurunan NPI pada kuartal III karena banyaknya aliran dana keluar (capital outflow) khususnya di bulan Agustus dan September. "Defisit, Balance of Payment (BOP) sebesar USD4 miliar akibat defisit neraca modal akibat keluarnya dana portfolio (capital outflow) dalam jumlah USD4,8 miliar sebagai dampak krisis Eropa di bulan Agustus dan September yang lalu," ujarnya.

Dihubungi terpisah, Deputi Direktorat Statistik Ekonomi Moneter BI Doddy Zulverdi juga mendukung pernyataan Hartadi ini. Menurut Doddy, beberapa waktu lalu, investor pemegang SBI Indonesia mengalami shock akibat krisis keuangan di Eropa.

"Mereka otomatis lebih memilih yang lebih likuid, sehingga mereka lebih suka menukarkan portofolionya dengan yang lebih aman. Padahal situasi kita aman, dengan yield obligasi masih tinggi," lanjutnya.

Hal ini, terlihat di cadangan devisa Indonesia di September yang sempat turun drastis mencapai USD10 miliar. Meskipun begitu, saat ini, Doddy sudah bisa memastikan bahwa capital outflow sudah kembali lagi ke Indonesia. "Persisnya saya tidak tahu, tetapi sudah tidak keluar-luar lagi di bulan Oktober dan November ini. Dana asing sudah tidak keluar-luar lagi seperti Agustus," pungkasnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

APPTHI: KPK Perlu Didukung Karena Naikkan IPK

APPTHI: KPK Perlu Didukung Karena Naikkan IPK NERACA Jakarta - Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) menilai keberadaan Komisi…

UU Perlindungan Konsumen Perlu Direvisi

Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Ardiansyah Parman mengatakan perlu ada revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen…

Gerbang Pembayaran Nasional untuk Siapa?

    Oleh: Bhima Yudhistira Adhinegara Peneliti INDEF     Dalam kurun waktu empat bulan terakhir, otoritas moneter mengeluarkan aturan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Darmin Prediksi Inflasi Dibawah 4%

      NERACA   Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan laju inflasi Indonesia bergerak ke arah…

Menkeu : Proyeksi IMF Berikan Kewaspadaan

      NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan proyeksi pertumbuhan ekonomi global Dana Moneter Internasional…

Sumbangan Devisa Pariwisata Masih Terbatas

      NERACA   Padang - Bank Indonesia (BI) menilai sumbangan sektor pariwisata terhadap cadangan devisa Indonesia, masih relatif…