Oleh:Fauzi Aziz

Pemerhati Masalah Ekonomi dan Industri

Titik nol dapat dipandang sebagai start awal dari satu model pembangunan dirancang yang pada umumnya bersandar pada pemikiran, nilai-nilainya sendiri yang hidup di tengah masyarakat,  karakter bangsanya atau pandangan hidup bangsanya serta kondisi lingkungan dan zamannya.

Proses evolusinya yang dimulai dari titik nol tadi adalah merupakan proses yang memfasilitasi manusia untuk mengembangkan sesuatu yang sesuai dengan pilihannya. Sudut pandang itu, oleh Amartya Sen, peraih Nobel Ekonomi tahun 1998 diasumsikan bahwa bila setiap manusia mampu mengoptimalkan potensinya, maka kontribusinya untuk kesejahteraan juga akan maksimal.

Di sini berarti ada tiga isu penting yang menarik untuk kita cerna sebagai model pemikiran pembangunan, yaitu faktor yang penulis sebut sebagai "Pendulum Kebijakan" yang misi utamanya adalah 1.memfasilitasi manusia. 2.mengoptimalkan potensinya. 3.agar mampu berkontribusi bagi kesejahteraan bersama secara maksimal.

Karena itu, ketika kita bicara tentang "Pendulum Kebijakan", maka framing-nya akan kita bentuk dalam satu tatanan arah dan tindakan yang perlu dilakukan oleh pemerintah agar terus menerus menyediakan lingkungan yang kondusif bagi segenap warganya untuk mengoptimalkan potensi serta bakat dan minatnya; bagi wirausaha nasionalnya agar mampu berkontribusi secara maksimal dalam peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran bagi bangsa dan negaranya.

Konsep ini menjadi clear dalam sudut pandang pemikiran bahwa bagi negara seperti Indonesia yang berideologi Pancasila, maka pendulum kebijakan ekonominya harus berorientasi pada Pengembangan Ekonomi Rakyat sesuai kehendak ideologi yang dianut sebagai jalan hidup atau way of life. Hanya saja, Pendulum Kebijakan tersebut harus bisa beradaptasi dan sekaligus bisa mengakomodasi paradigma yang tumbuh akibat kondisi lingkungan dan zamannya, tanpa harus mengubah warna ideologi yang dianut, yang dalam konteks Indonesia adalah ideologi Pancasila.

Paradigma yang sekarang hidup di tengah masyarakat adalah adanya tuntunan dan tuntutan sebuah lingkungan baru di era baru yang faktanya berkarakter globalisasi, liberalisasi, dan digitalisasi. Dengan demikian ini menjadi tantangan yang harus bisa direspon oleh sistem ekonomi nasional yang basis ideologinya Pancasila agar bisa hidup dalam lingkungan ekonomi regional dan global yang dewasa ini sudah berkembang dan tumbuh dalam zaman ekonomi digital, tapi warna dasarnya adalah ekonomi liberal yang mengglobal. Ini fakta yang ada di depan kita dewasa ini.

Perdebatan dalam kaitan pendulum kebijakan ekonomi di dalam negeri muncul menjadi debat politik ekonomi, dan tanpa harus terbenam dalam persoalan benar atau salah, dan tanpa harus menafikan globalisasi, liberalisasi, dan digitalisasi memang harusnya tidak perlu mengambil sikap pragmatisme yang itu pun harus diakui belum tentu tidak tepat. Warna pragmatisme ini muncul karena reformasi tahun 1998 dilahirkan, tapi jalan hidupnya yang membingkai adalah demokratisasi dan liberalisasi.