NERACA

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta kepada industri perbankan untuk memenuhi janjinya agar meningkatkan efisiensi operasional sehingga tidak langsung secara cepat menaikkan suku bunga kredit setelah Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan menjadi 4,5 persen. “Perbankan memiliki ruang untuk meminimalkan dampak langsung daripada nasabah sehingga nasabah atau debitur tidak terlalu berat," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso usai jumpa pers di Jakarta, Senin (28/5).

Wimboh juga meminta perbankan untuk melipatgandakan upaya efisiensinya agar biaya dana (cost of fund) menurun. Hal itu terkait dengan sinyalemen yang diberikan Bank Indonesia bahwa masih terbuka ruang untuk menaikkan kembali suku bunga acuan "7-Day Reverse Repo Rate" pada Rapat Dewan Gubernur tambahan, lusa (30 Mei 2018). "Maka itu, harus optimalkan teknologi perbankan, salah satunya dengan layanan bank nirkantor (branchless banking)," katanya.

Selain bunga acuan, faktor yang bisa mengerek suku bunga di perbankan adalah kondisi likuiditas yang ketat. Wimboh mengklaim likuiditas perbankan masih sangat longgar hingga April 2018 sehingga tidak ada alasan perbankan menaikkan suku bunga dana untuk menghimpun pendanaan yang melimpah. Lazimnya, jika suku bunga dana naik, perbankan akan mengompensasi biaya dana yang timbul dengan menaikkan suku bunga kredit.

"Ekses likuiditas hingga April 2018 masih sangat banyak, sebesar Rp618 triliun," katanya. Sementara itu, dana pihak ketiga (DPK) perbankan tumbuh 8,06 persen (yoy) per April 2018. Adapun rata-rata suku bunga kredit perbankan hingga Maret 2018 sebesar 11,18 persen, sedangkan suku bunga simpanan perbankan dengan tenor 3,6,12 bulan, masing-masing sebesar 5,88 persen, 6,29 persen, dan 6,46 persen.

Alih alih meminta bank tak buru-buru menaikkan bunga kredit, Bank Indonesia (BI) memberi sinyal untuk menaikkan suku bunga acuannya atau 7Days Repo Reverse Rate (7DRRR). Langkah tersebut salah satunya dilakukan untuk mengimbangi kebijakan moneter Amerika. Belakangan ini, Bank Sentral Amerika terus mengerek nsuku bunga acuan yang memaksa negara berkembang untuk ikut menyesuaikan diri dengan kebijakan tersebut. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan pasar tidak perlu khawatir kalau suku bunga dinaikkan.

"Karena dampaknya ke pertumbuhan ekonomi baru dirasakan 1,5 tahun mendatang, rata-rata empat sampai delapan kuartal dan tidak harus linear dengan permintaan kredit, semua tergantung kondisi domestik," katanya.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan agar dampak kenaikan suku bunga BI terhadap pertumbuhan bisa diredam, pemerintah bersama anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) akan terus berupaya sekuat tenaga meningkatkan koordinasi untuk menjaga stabilitas perekonomian di dalam negeri. “Dari sisi mikroprudensial, OJK mungkin bisa mendorong efesiensi perbankan supaya kalau suku bunga naik bebannya tidak seluruhnya ditransmisikan ke sektor riil," katanya.

Sementara itu Sri Mulyani, Menteri Keuangan mengatakan agar momentum pertumbuhan di tengah gejolak ekonomi global bisa tetap terjaga, pemerintah akan terus berupaya melanjutkan upaya reformasi struktural di kementerian dan lembaga. Salah satu reformasi struktural tersebut akan difokuskan pada peningkatan daya saing dan iklim investasi. Dengan upaya reformasi struktural di sektor tersebut pemerintah berharap ekonomi tidak hanya akan mendapatkan topangan dari kebijakan moneter dan fiskal saja, tapi juga perbaikan sektor riil.

Sebagai informasi, pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI 17 Mei 2017 lalu, BI memutuskan untuk mengerek BI7DRRR sebesar 25 basis poin menjadi 4,5 persen. Tapi, baru delapan hari, BI menyatakan sudah akan kembali menggelar RDG kembali. RDG rencananya dilakukan Rabu (30/5) mendatang. Perry mengatakan RDG tersebut bersifat tambahan. "Ini bukan RDG emergency. Kalau kami memerlukan respon yang cepat kami bisa menggelar RDG tambahan," katanya.