NERACA

Jakarta - Korps Alumni HMI (KAHMI) menegaskan untuk berjuang bagi ketimpangan kehidupan manusia di muka bumi. Tidak hanya di Indonesia, kepedulian KAHMI juga ditujukan untuk berbagai konflik di belahan dunia. Presidium Majelis Nasional KAHMI Kamrusammad menegaskan, sikap KAHMI terhadap berbagai ketimpangan sektor kehidupan manusia sangat jelas. Seperti konflik Timur Tengah telah melahirkan kesengsaraan berkepanjangan rakyat. Bahkan adanya kelaparan di benua Afrika telah mendistorsi kelayakan kehidupan rakyat afrika.

Begitu juga dengan konflik Rohingya melahirkan krisis kemanusiaan dan untuk di dalam negeri adanya berbagai bencana alam yang terjadi di Indonesia dalam kurun empat tahun terakhir ini membuat rakyat mengungsi sehingga tidak mendapatkan kehidupan normal. "Hal ini yang membuat kita akhirnya tidak bisa tinggal diam, sehingga harus mengambil sikap yang jelas dan tegas," katanya, di Jakarta, Minggu (20/5).

Kini, ada beberapa arah kebijakan KAHMI yaitu melahirkan terobosan program inspiratif berupa KAHMIPreneur fokus untuk menciptakan enterpreneur muda bidang ekonomi, KAHMI Care fokus pada pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terdampak gizi buruk, KAHMI LAZIS yang bertugas menghimpun potensi Alumni HMI untuk mengatasi kesenjangan sosial, KAHMI Institute untuk mempercepat pemerataan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau, KAHMI LBH merupakan pelayanan, pelindungan & penegakan keadilan serta advokasi bagi yang tertindas hak-hak hukum. “Jadi KAHMI untuk kemanusiaan adalah reorientasi arak kebijakan organisasi dari elitis aristoktrat menjadi publik service for humanity,” katanya.

Dia menegaskan apa yang dilakukan oleh KAHMI adalah membentuk sosial enterpreneur. Tujuan social entrepreneurship adalah membuat perubahan sosial, bukan bikin unit usaha, meskipun kadang yang terakhir itu diperlukan sebagai alat. Menurutnya, social entrepreneurship bukan melakukan kapitalisasi atas modal sosial untuk perubahan pendapatan ekonomi, melainkan memanfaatkan teknik bisnis untuk mencari solusi atas masalah sosial. "Jadi arahnya meningkatkan ekonomi masyarakat," ujarnya.

Dia juga menjelaskan, menjadi social entrepreneur bukanlah hal yang mudah. Karena menjadi social entrepreneur harus dapat mementingkan kepentingan masyarakat dari pada kepentingan pribadi. "Artinya, dia telah selesai atau sudah dapat mengatasi permasalahan pribadinya sendiri, sehingga dapat menambah beban amanah untuk membantu masyarakat," tegasnya.

Menjadi seperti ini orang yang mandiri, kuat, inovatif, sabar, konsisten, memiliki kapabilitas dan jiwa sosial yang tinggi. Hal inilah yang dimiliki oleh Kader-kader KAHMI. karena, salah satu tantangan yang harus dihadapi antara lain adalah masalah pendanaan, cara menggerakkan dan membangun kepercayaan masyarakat. Sosial investor juga memiliki peran penting dalam keberlangsungan social entrepreneur ini, baik dukungan dari pemerintah maupun pihak lainnya.

Pada dasarnya entrepreneur yang hanya menciptakan kapitalisme baru tanpa tujuan sosial hanya akan membuat masyarakat menjadi pencari pekerjaan dan sulit menjadi aktor dalam peningkatan ekonomi negara. "Memang harus ada keberanian untuk mulai membentuk perubahan sehingga setiap individu harus diupayakan untuk dapat menjadi bermanfaat dan membuat perubahan lebih baik dilingkungannya, tidak lagi hanya mementingkan dirinya sendiri," tutur Sammad.

Dari data yang dihimpun, pada bulan September 2017, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 26,58 juta orang (10,12 persen), berkurang sebesar 1,19 juta orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2017 yang sebesar 27,77 juta orang (10,64 persen).Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2017 sebesar 7,72 persen turun menjadi 7,26 persen pada September 2017. 

Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada Maret 2017 sebesar 13,93 persen turun menjadi 13,47 persen pada September 2017.Selama periode Maret 2017–September 2017, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebanyak 401,28 ribu orang (dari 10,67 juta orang pada Maret 2017 menjadi 10,27 juta orang pada September 2017), sementara di daerah perdesaan turun sebanyak 786,95 ribu orang (dari 17,10 juta orang pada Maret 2017 menjadi 16,31 juta orang pada September 2017). "Walaupun mengalami penurunan, hal ini belum bisa meningkatkan perekonomian masyarakat," tuturnya.