NERACA

Jakarta---Pemerintah memberikan keadilan kepada 60 juta rakyat miskin dan hampir miskin terkait dengan rencana kenaikkan BBM.  Mestinya pemerintah berani melakukan penghematan dengan cara memotong belanja birokrasi. “Saya coba menggugah, kalau mau diriibutkan BBM, tentu saat ini  subsidi masih diperlukan. Karena itu,  kalau mau berhemat jangan boros belanja birokrasi,” kata kata anggota Komisi XI DPR, Sadar Subagyo kepada wartawan di Jakarta,15/2

Menurut Sadar, dalam 8 tahun, sejak 2005-2012 kenaikkan belanja birokrat (pegawai) mengalami kenaikkan significan yakni  dari 10,65% mencapai 52%. Sementara belaja subsidi dari  23,70% (2005) mengalami penurunan menjadi 14,72 (2012).  “Alokasi subsidi minimal 50% dari belanja birokrasi dan untuk subsidi BBM minimal 20% dari belanja birokrasi pusat,” tambahnya

Lebih jauh kata Sadar, ada disparitas yang terlalu tinggi antara si kaya dan si miskin. Karena  diperkirakan ada 135 juta penduduk yang tergeser pendapatannya menjadi  langung miskin saat harga BBM dinaikkan. Sementara ada 4,6 juta PNS  yang menghabiskan APBN cukup besar.  “Kita lihat ada disparitas, masyarakat yang ada di bawah garis kemiskinan dengan pendapatan Rp234000/bulan/orang mencapai 30 juta orang,” tambahnya

Sadar menilai ada selama 2005-2012 belanja birokrasi mencapai 52%. Sedangkan subsidi BBM turun hingga 52,7%. Tentu saja ini tidak adil.  Inti persoalalnya adalah tidak ada kerelaan untuk berbagi kepada yang miskin. “Memang secara angka nilai subsidi naik. Tapi secara persentase turun. Karena anggaran APBN terus naik sampai Rp1400 triliun,”ucapnya

Menyinggung soal moratorium PNS, Sadar mengatakan tak ada dampaknya moratorium terhadap belanja bikorasi. Karena setiap tahun gaji PNS selalu naik. “Lihat saja, birokrat menaikkan gajinya sendiri. Karena itu, boleh saja ada kenaikkan gaji. Tapi  berdasarkan merit sistem.  Kalao sekarang ini, pintar goblok sama saja,”paparnya.

Ditempat terpisah, Wakil Menteri ESDM Widjajono Partowidagdo mengatakan, dana hasil penghematan subsidi bahan bakar minyak akan digunakan membangun infrastruktur gas dan memperbaiki transportasi umum.  "Uang hasil penghematan subsidi untuk infrastruktur bahan bakar gas dan perbaikan transportasi umum agar lebih nyaman," katanya

Menurut Guru Besar ITB ini, pembangunan infrastruktur gas dan transportasi umum tersebut selanjutnya akan menghemat lagi pemakaian BBM, sehingga pengurangan subsidi makin bertambah.  "Jadi, ada dua kali keuntungan," tegasnya

Widjajono mengatakan, masyarakat di Kota Paris, New York, dan Tokyo lebih senang memakai transportasi umum, karena fasilitas tersebut tersedia dengan nyaman.  Dampaknya, pemakaian BBM dan juga gas di kota-kota tersebut bisa lebih dihemat.  Namun sebaliknya, hal tersebut tidak bisa diterapkan di Indonesia, karena transportasi umumnya masih belum baik.  "Karenanya, kita perlu memperbaiki dulu transportasinya, sehingga masyarakat tidak pakai kendaraan pribadi lagi," ucapnya]

Apalagi, lanjutnya, kalau harga BBM bersubsidi dinaikkan secara berkala, maka program BBG akan makin berkembang.  Widjajono juga mengatakan, sampai saat ini, kajian komprehensif pengurangan subsidi BBM belum selesai.  "Mudah-mudahan segera selesai," ujarnya.

DPR meminta pemerintah mengaji secara komprehensif kenaikan harga BBM sebagai salah satu opsi pengurangan subsidi, selain pembatasan dan konversi ke gas.  Pemerintah sudah menunjuk konsorsium universitas yakni ITB, UI, dan Unpad bersama Lemigas Kementerian ESDM melakukan kajian sesuai permintaan DPR tersebut. Pada pekan ini, hasil kajian BBM diharapkan selesai dan selanjutnya pemerintah akan membahasnya bersama Komisi VII DPR pada akhir Februari 2012.  **novie/cahyo