NERACA

Jakarta - Presiden Joko Widodo optimistis target penerbitan sertifikat tanah pada tahun 2018 sebanyak tujuh juta dan 2019 sebanyak sembilan juta sertifikat akan tercapai. "Saya meyakini bisa tercapai kalau sistem semakin kita perbaiki dan dibenahi," kata Presiden Jokowi di hadapan anggota DPRD dari PPP di kawasan Ancol Jakarta, Selasa (15/5).

Jokowi menyebutkan biasanya setiap tahun Badan Pertanahan Nasional (BPN) hanya menerbitkan sekitar 500.000 hingga 600.000 sertifikat setiap tahunnya. "Tahun lalu saya perintahkan lima juta, dan Alhamdulillah sudah 5 juta lebih sertifikat yang bisa diberikan kepada masyarakat. Tahun ini kita targetkan 7 juta sertifikat harus keluar," ujarnya.

Ia tidak dapat membayangkan bagaimana kesibukan kantor BPN menyiapkan jutaaan sertifikat itu karena biasanya hanya 500.000 saja. "Tapi saya juga nggak mau tahu, terserah mereka karena itu pelayanan dan itu harus diberikan dan itu target kita sampaikan 7 juta harus keluar. Saya meyakini insya Allah bisa tercapai tahun ini," katanya.

Presiden menyebutkan penerbitan sertifikat pada dasarnya juga merupakan langkah pemerintah melakukan redistribusi aset dan reforma agraria. "Ini belum banyak sampai ke masyarakat. Kita telah membagi tahun ini 1.088.000 hektare kepada umat, kepada masyarakat, kepada pondok, kita bagikan dari tanah yang kita ambil kembali yang mencapai 12,7 juta hektare," tuturnya.

Ia menyebutkan tahun 2019, pemerintah menargetkan pembagian 4,3 juta hektare kepada masyarakat agar mereka punya akses ke lahan-lahan produktif sehingga kesejahteraan masyarakat menjadi semakin baik.

Sementara itu mengenai BBM satu harga, Jokowi mengatakan 3,5 tahun lalu dirinya minta ada pelaksanaan kebijakan itu khususnya Kawasan Timur Indonesia. "Waktu itu saya ke Wamena dan harga bensin Rp60.000 per liter, itu pas kondisi cuaca normal, kalau cuaca gak baik bisa mencapai Rp100.000 per liter," ucapnya.

Ia menjelaskan pelaksanaan kebijakan itu untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. "Masa di Jawa, jalan sudah mulus, bagus, harga BBM Rp6.450, di sana Rp60.000. Logikanya ga masuk menurut saya. Setelah itu ternyata juga bisa, setelah diperintah agar BBM satu harga di seluruh Tanah Air," katanya.

Ia menyebutkan, dulu ada subsidi energi hingga Rp340 triliun, tapi mengapa harga tidak bisa sama di seluruh Indonesia. "Sekarang subsidi BBM sudah gak ada, tapi harga bisa disamakan dengan di sini. Ini yang harus ditanyakan. Tanyanya ke saya, saya jawab nanti. Ini yang harus juga disampaikan ke masyarakat," imbuhnya.