NERACA

Jakarta - Presiden Joko Widodo menjelaskan dana desa bertujuan untuk meningkatkan perekonomian di daerah dengan memberikan lapangan kerja dan perputaran uang di daerah. "Kalau itu terjadi Rp187 triliun uangnya berputar di desa terus, uang beredar di desa artinya pertumbuhan ekonomi desa dipastikan naik, konsumsi juga akan naik," kata Presiden dalam sambutannya saat menghadiri peresmian Rakornas Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pusat dan Daerah Tahun 2018 di JI Expo, Jakarta pada Senin (14/5).

Menurut Presiden, peningkatan ekonomi di daerah dapat bergerak jika proyek pembangunan di tingkat desa mempekerjakan warga desa dan membeli bahan-bahan bangunan dari toko di desa tersebut. Presiden berharap dana desa tersebut tidak kembali ke kota dan bermanfaat untuk pergerakan ekonomi di desa. "Agar dilaksanakan padat karya tunai untuk pengerjaan proyek-proyek dari dana desa. Padat karya tunai artinya yang bekerja orang-orang dari desa setempat, dibayar kalau bisa harian atau mingguan, sehingga akan membuka lapangan pekerjaan yang banyak," ujar Jokowi.

Pemerintah telah mengucurkan dana desa setiap tahun di mana pada 2016 sekitar Rp47 triliun dan 2017 sebesar Rp60 triliun. Sementara pada 2018 pemerintah akan mengucurkan Rp60 triliun. Presiden berharap pada 2019 pemerintah dapat meningkatkan jumlah dana desa tersebut. Dia juga meminta para perangkat pemerintahan desa untuk menggunakan dana tersebut bagi pembangunan desa dan masyarakat juga turut mengawasi bersama.

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo menjelaskan perhitungan keuntungan negara apabila seluruh desa di Indonesia mampu memaksimalisasi penggunaan dana desa. Perlu diketahui, dengan modal kucuran dana desa sebesar Rp60 triliun pada tahun 2018 ini dan apabila sukses dilakukan, maka diperkirakan akan dapat keuntungan 50 persen atas daya beli masyarakat desa.

Seperti ditekankan sebelumnya, Menteri Desa mengklaim bahwa serapan dana desa tahap pertama untuk anggaran tahun 2018 mencapai 97 persen. Walaupun, tidak sampai 10 daerah yang belum mengucurkan dana desa kepada pemerintah desa. "Di level daerah sudah terserap 97 persen dan sisanya masih belum selesai," papar Eko.

Selain dari pihak pemerintahan setiap desa, Kementerian Desa (Kemendes PDTT) mempercayakan pendamping desa untuk bisa menyelesaikan persoalan administrasi, laporan pertanggungjawaban, penggunaan dan pengelolaan dana desa oleh Kepala Desa atau pemerintahan desa. "Kita sekarang melihat bahwa semakin ketat kan (selektivitas pendamping desa) dan saya juga sudah bilang ke pemerintah provinsi, agar mereka sebaiknya menggunakan SDM yang berkualitas, sehingga tidak ada lagi drop-dropan (bantuan) dari pusat," kata Menteri Eko.

Perekrutan pendamping Desa ini dilakukan dengan cara acak, guna menjauhi praktik nepotisme atau pendamping desa titipan dari orang-orang pemerintah daerah. "Kita lakukan secara online, jadi sulit untuk di intervensi dan tiap enam bulan kita evaluasi. Tahun lalu saja ada 1.200 orang yang performanya jelek dan langsung kita berhentikan," sambung Eko.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto memaparkan, nantiya Aparatur Pemerintahan Desa ini akan mendapat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Hari Tua (JHT). Ini adalah wujud kehadiran BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan seluruh pekerja di Indonesia, termasuk para aparat desa sudah terlindungi. "Dan kami mengapresiai seluruh pihak, khususnya Kemendagri yang terus berupaya mendorong seluruh aparat desa dan lingkupnya mendapatkan kesetaraan perlindungan jaminan sosial seperti halnya pegawai ASN," tutur Agus.

Berbagai perlindungan yang diberikan bagi Aparatur Pemerintah Desa merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Nota Kesepahaman sekaligus Perjanjian Kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pekan lalu, tentang Fasilitas dan Penyelenggaraan Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Aparatur Pemerintahan Desa.

Kerja sama yang dijalin ini memungkinkan seluruh aparatur pemerintahan desa yang tersebar di 74.957 desa di seluruh Indonesia untuk mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang dari BPJS Ketenagakerjaan agar selalu aman dan nyaman. "Kami memiliki 325 kantor layanan di seluruh Indonesia yang siap memberikan pelayanan kepada seluruh aparat desa. Selain itu juga dengan infrastruktur dan kanal digital yang kami miliki, semua sudah dipersiapkan memberikan pelayanan yang optimal bagi seluruh peserta tanpa membedakan pelayanan yang diberikan," papar Agus.