Pemerintah Siapkan Alternatif Pembiayaan Utang

 

NERACA

 

Jakarta - Pemerintah terus mempersiapkan alternatif sumber pembiayaan utang selain dari pasar untuk mengantisipasi ketidakpastian akibat gejolak pasar global. Menteri Keuangan Sri Mulyani pada jumpa pers di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Jakarta, Jumat (11/5), mengatakan alternatif sumber pembiayaan utang dapat melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Private Placement) maupun pinjaman dari mitra baik bilateral maupun multilateral.

Penerbitan SBN bisa dilakukan melalui private placement, tidak hanya melalui market. Bisa dari pinjaman program dari development partner baik bilateral atau multilateral dengan potensi 1,3 billion USD dan 850 juta Euro. Samurai bond juga bisa di-upsize yang saat ini mencapai 150 milliar Yen," ujarnya.

Terkait private placement, lanjut Sri Mulyani, pemerintah memiliki opsi tersebut apabila pasar menunjukkan tanda-tanda tingka imbal hasil. Oleh karena itu, pemerintah akan terus menjaga alternatif pembiayaan melalui private placement sampai mendapatkan harga yang sesuai. "Private placement kita tetap siapkan. Kita aktifkan pinjaman program yang akan bisa ditarik pada semester satu," ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga memiliki Badan Layanan Umum (BLU) yang mampu menyerap SBN hingga mencapai Rp12 triliun. Pemerintah telah mempersiapkan dana Bond Stabilization Framework (BSF) untuk menstabilkan pasar surat utang negara. “Kita juga memiliki BLU yang mampu menyerap SBN hingga Rp12 triliun dan pemerintah telah menyiagakan bonds stabilization framework untuk menjaga pembiayaan secara stabil dan sustainable,” kata Sri Mulyani.

Ia menambahkan, dalam menyikapi perkembangan di pasar SUN sendiri, pemmerintah akan melihat 'appetite' dari pemegang SUN dan menjaga secara hati-hati mereka yang menjadi investor jangka panjang dari SUN. "Kita tetap akan terus melakukan action sesuai jadwal, sama seperti BI punya jadwal RDG. Dalam hal ini, keputusan mengenai apa mengambil atau tidak didasarkan pada kondisi kas keuangan negara kita. Kita akan terus sikapi hati-hati dari persepsi market sampai persepsi mengenai risiko yang cukup stabil," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk tidak menerima seluruh penawaran lelang dari lima seri Surat Utang Negara (SUN) pada Rabu Penawaran yang masuk pada lima seri SUN itu hanya Rp7,18 triliun dari target indikatif Rp17 triliun. Penawaran tersebut merupakan yang terendah sejak 18 Juni 2013 lalu sebesar Rp7,74 triliun.

Direktur Surat Utang Negara Kementerian Keuangan Loto Srinaita Ginting menyakinkan, pemerintah sudah menyiapkan alternatif untuk mengamankan target pembiayaan yang diperlukan. Ia pun membenarkan adanya kemungkinan beberapa persen dari target penerbitan SBN digeser menjadi pinjaman luar negeri dari lembaga internasional maupun negara lain. Adapun rencana awalnya, pemerintah hanya akan menarik pinjaman luar negeri (bruto) sebesar Rp 51,35 triliun. “Kemungkinan tersebut ada,” kata dia.

 Di sisi lain, Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual mengatakan pinjaman lunak dari lembaga internasional seperti Bank Dunia (World Bank) dan Bank Pembangunan Asia (Asia Development Bank/ADB) maupun negara lain patut diupayakan. Meskipun, pinjaman tersebut sebetulnya untuk negara-negara ekonomi menengah ke bawah. “Tapi patut dicoba, dengan lobi-lobi barangkali bisa akses ke pinjaman lunak,” kata dia.

Adapun pinjaman lunak memiliki aspek positif dan negatif. Menurut dia, persyaratannya biasanya banyak meskipun bunga ringan, misalnya keharusan bahan baku diimpor dari negara pemberi pinjaman hingga penggunaan tenaga kerja dari negara tersebut. Persyaratan itu bisa jadi ganjalan untuk pemerintah mengambil pinjaman. Selain itu, penggunaan pinjaman juga harus sesuai peruntukan dan akan diawasi secara ketat oleh peminjam. Ini berbeda dengan SBN yang tidak memiliki persyaratan ketat dan penggunaan dananya bebas ditentukan oleh pemerintah. Tapi, imbal hasilnya ditentukan pasar.

 Saat ini, imbal hasil SBN diakui dalam tren kenaikan seiring pengetatan moneter di negara-negara maju. Namun, ia melihat potensi imbal hasil SBN kembali turun lantaran bank sentral AS tidak mengisyaratkan bakal ada kenaikan agresif bunga acuannya. “Harusnya rebound, enggak setinggi sekarang,” kata dia.

 

 

BERITA TERKAIT

Peruri : Permintaan Pembuatan Paspor Naik Tiga Kali Lipat

    NERACA Jakarta – Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) mencatat lonjakan permintaan pembuatan paspor dalam negeri…

Jika BBM Naik, Inflasi Diprediksi Capai 2,5-3,5%

  NERACA Jakarta – Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia memperkirakan inflasi di kisaran 2,5-3,5 persen pada tahun 2024…

Kemenhub Siap Fasilitasi Investasi Jepang di Proyek TOD MRT Jakarta

    NERACA Jakarta – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan pihaknya siap memfasilitasi investor dari Jepang untuk pengembangan…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Peruri : Permintaan Pembuatan Paspor Naik Tiga Kali Lipat

    NERACA Jakarta – Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) mencatat lonjakan permintaan pembuatan paspor dalam negeri…

Jika BBM Naik, Inflasi Diprediksi Capai 2,5-3,5%

  NERACA Jakarta – Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia memperkirakan inflasi di kisaran 2,5-3,5 persen pada tahun 2024…

Kemenhub Siap Fasilitasi Investasi Jepang di Proyek TOD MRT Jakarta

    NERACA Jakarta – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan pihaknya siap memfasilitasi investor dari Jepang untuk pengembangan…