Wali Kota Tangerang: LPSE Cegah Terjadinya Kebocoran Anggaran

NERACA

Tangerang - PJs Wali Kota Tangerang, M Yusuf menyatakan adanya Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (LPSE) merupakan sebuah cara untuk mencegah terjadinya kebocoran anggaran, baik di daerah maupun pusat.

"Gunakan prinsip ekonomis, efektif dan efisien dalam menjalankan kegiatan pengadaan barang dan jasa," kata dia di Tangerang, Rabu (9/5).

Kemudian Yusuf juga menekankan agar seluruh pejabat pengadaan yang di Pemkot Tangerang dapat menyusun harga perkiraan sendiri (HPS) sesuai dengan kondisi real di lapangan agar tidak terjadi kerugian dan ketimpangan dalam pelaksanaan kegiatan."Hati-hati dalam menyusun HPS yang merupakan awal dari perencanaan sebuah kegiatan," ujar dia.

Ia mengingatkan, jika HPS tidak sesuai dengan harga yang berlaku di lapangan, akan ada peluang timbulnya kerugian negara. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 merupakan perubahan dari peraturan sebelumnya, yakni Perpres No. 54 Tahun 2010 tetang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.

Dalam Perpres No. 16 Tahun 2018 disebutkan bahwa metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya terdiri dari e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat dan tender."Pengadaan adalah sumber utama untuk menjaga keuangan daerah agar tetap efisien dan efektif," ujar dia.

Kepala Dinas Kominfo, Tabrani menambahkan jika pihaknya telah melaksanakan rapat koordinasi terkait pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang diikuti semua pejabat pengadaan (PP) dari masing-masing OPD di lingkup Pemkot Tangerang."Materi pembahasan tentang penerapan Perpres No.16 Tahun 2018, dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik," kata dia. Ant