NERACA

Jakarta - Memiliki lahan gambut yang begitu luas, namun Indonesia juga sangat rentan mengalami kebakaran hutan dan lahan. Dalam tiga tahun terakhir, pemerintahan Presiden Joko Widodo telah melakukan berbagai langkah koreksi dan terbukti mampu membawa Indonesia pertama kalinya keluar dari bencana Karhutla yang biasanya rutin terjadi.

Pengalaman tata kelola gambut Indonesia ini menjadi salah satu bahasan dalam pertemuan bilateral antara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, dengan Menteri Lingkungan dan Energi Australia, Josh Frydenberg, rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi -Hutan Hujan Asia Pasifik (Asia Pacific Rainforest Summit KTT APRS ) ke-3, di Yogyakarta, Senin (23/4). KTT ini akanberlangsung hingga Rabu (25/4) besok.

Menteri Siti mengatakan, Indonesia telah banyak belajar dari pengelolaan gambut di masa lalu. Melalui berbagai pengalaman, penelitian dan pengembangan, serta pengaturan kelembagaan, kini tata kelola gambut Indonesia menjadi lebih terarah.''Indonesia kini fokus dalam konservasi dan pengelolaan berkelanjutan lahan gambut,'' katanya lewat siaran pers yang diterima Neraca, Selasa (24/4).

Berbagai kebijakan telah dilahirkan oleh pemerintah Indonesia seperti komitmen politik, moratorium, kebijakan perlindungan gambut, mendirikan badan khusus merestorasi gambut, penegakan hukum lingkungan, hingga bekerjasama dengan semua level pemerintah dan stakeholder.  Semua hal tersebut mempengaruhi secara signifikan pengelolaan gambut yang berdampak pada berkurangnya degradasi dan kejadian kebakaran pada lahan gambut.

Untuk pertama kalinya setelah hampir dua dekade, Indonesia berhasil mengatasi Karhutla, dan mencegah terjadinya bencana asap lintas batas.''Hal ini mencerminkan tata kelola lahan gambut Indonesia yang lebih baik,'' kata Menteri Siti.

Indonesia juga berkolaborasi dengan internasional untuk mengimplementasikan target dan ambisi mencapai manajemen gambut yang berkelanjutan. “Indonesia dan Australia akan bekerjasama di bawah kendali UN Environment dengan mengandeng CIFOR (Centre for International Forestry Research),'' kata Menteri Siti.

Menteri Siti juga mengungkapkan pada pada akhir Juni nanti, menteri dari dua negara Kongo yaitu Republik Kongo dan Republik Demokratik Kongo akan mengunjungi Indonesia. Menteri dari dua negara yang memiliki lahan gambut terluas di dunia ini datang untuk mempelajari keberhasilan Indonesia dalam pengelolaan lahan gambut.

Menteri Lingkungan dan Energi Australia, Josh Frydenberg mengapresiasi capaian Indonesia. Ia juga memuji kepemimpinan Indonesia dalam penyelenggaraan APRS III kali ini.

Josh menyampaikan bahwa pada tahun 2017, pendanaan hijau atau Green Climate Fund telah mencapai kesepakatan untuk melakukan program percontohan (pilot project) sebesar AUS$ 500 juta untuk REDD+.

Ada tujuh negara yang telah bekerjasama dengan Australia dalam implementasi REDD+ ini yaitu Indonesia, Laos, Myanmar, Papua New Guinea, Kamboja, Malaysia, dan Vietnam. Negara-negara tersebut telah memasukkan data referensi kehutanan mereka ke UNFCC sebagai dasar ukur dalam pencapaian penurunan deforestasi dan degradasi hutan.

Pertemuan Bilateral

Sementara itu Menteri LHK Siti Nurbaya, menggelar berbagai pertemuan bilateral dengan delegasi negara-negara tetangga dalam forum Asia Pacific Rainforest Summit ke-3 di Yogyakarta, Senin (23/4).Selain menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Lingkungan dan Energi Australia, Josh Frydenberg, juga digelar pertemuan dengan Senior Minister of State, Ministry of Environment and Water Resources Singapore, Dr. Amy Khor;  serta Minister of Primery Resources and Tourism Brunei Darussalam, Dato Ali Apong.

''Kami membahas berbagai hal terkait APRS III, perubahan iklim, Circular Economy, rencana pendirian platform gambut, limbah B3, DAS, pembangunan hutan kota, satwa liar, dan lainnya. Selain itu juga saling tukar menukar informasi terkait masyarakat hukum adat,'' ungkap Menteri Siti Nurbaya.

Delegasi Singapura menyampaikan permasalahan keterbatasan sumber daya air, pengelolaan sampah dan limbah elektronik. Serta mendukung untuk dilaksanakannya pembicaraan terkait pengelolaan limbah padat, dan pembangunan incenerator.