Oleh: Fauzi Aziz

Pemerhati Masalah Ekonomi dan Industri

Dunia selalu geger karena kaget melihat wajahnya sendiri setelah sekian abad lamanya berputar pada porosnya. Kekagetan itu terjadi karena dalam kehidupan ini terlalu rumit rupanya untuk menjaga keseimbangan dan yang kita lihat memang ternyata ada gap yang lama kelamaan makin melebar. Menjadi geger karena begitu melihat gap itu makin lebar dan dalam ketika dihitung biayanya menjadi sangat besar ongkos pemulihannya. Itulah sistem ekonomi bekerja, terutama yang dipandu oleh doktrin kapitalisme dan liberalisme.

Pada abad kedelapan belas Adam Smith bersabda bahwa gap itu akan tertutup dengan sendirinya karena invisible hand (IH) sanggup menjalankan peran itu. Hebat kali IH, dan mulia sekali ia mempunyai kekuatan dahsyad membuat keseimbangan supply dan demand. Percaya atau tidak pada sekitar abad kesembilan belas fatwa pak Adam Smith dikoreksi oleh pak John Maynard Keynes yang mengatakan bahwa nggak bisa tuh IH bekerja untuk menciptakan keseimbangan pasar, emangnya IH siapa?

Kalau ada gap dalam supply demand, tugas dan tanggung jawab pemerintahlah yang bisa menutup gap tersebut. IH mana bisa, wong isinya "Setan Belis", yang mau hidup enak tapi nggak mau bekerja. Apa pemerintah sanggup menutup Gap dalam sistem ekonomi. Kata pak Keynes harus sanggup. Kalau tidak sanggung bisa "berbahaya". Terus ada yang bertanya, menutupnya pakai apa?

Dengan sigap pak Keynes menjawab, pakailah duit pajak yang kalian kumpulin dari para pembayar pajak dan para pengemplang pajak yang diberi pengampunan pajak untuk menutup gap tersebut melalui kebijakan fiskal. Jawaban tersebut masuk akal dan hingga sekarang praktik itu berjalan dan dilaksanakan oleh hampir semua negara di dunia yang menjalankan sistem ekonomi liberal. Pecahkah masalah itu dengan pakai fatwanya Keynes. Ternyata tidak sepenuhnya mampu di atasi dan cerita pendek di balik itu dapat dijelaskan sebagai berikut

Pertama, gap dalam sistem ekonomi ibarat kerusakan lingkungan hidup yang sudah parah. Di tingkat global yang terjadi adalah ketidak adilan global. Pada kondisi di Indonesia, gap itu selalu digambarkan dalam tiga kondisi kesenjangan, yakni kesenjangan antar kelompok pendapatan, kesenjangan antar sektor, dan kesenjangan antar wilayah. Kalau pakai resepnya pak Keynes tadi, maka pemerintah yang harus hadir dengan instrumen fiskal yang dikuasainya, bukan diserahkan kepada invisible hand.

Ketika beban APBN sudah terlalu berat, maka terpaksa harus utang. Dan dengan berhutang pun ternyata belum sepenuhnya bisa di atasi karena biaya yang diperlukan tidak kecil. Sudah kecil banyak dikorupsi, dan di situ "invisible hand" ikut bermain, sambil menyelam minum air.

kedua, dalam sistem ekonomi liberal, menghimpun pajak bukan perkara mudah karena pelaku pasar cenderung menuntut adanya pemberian keringanan pajak atau pembebasan pajak. Akibatnya tax ratio sangat berat di tingkatkan. Apalagi konon bisnis sekarang sulit. Ekonomi tumbuh lambat, daya beli menurun, dan yang ada adalah ketidakpastian.