Ketika membaca data surplus neraca perdagangan semakin membaik, cadangan devisa negara mencapai US$130 miliar, kemudahan bisnis dan berinvestasi (ease of doing business–EODB) mampu melesat dari peringkat 120 menjadi 72, tentu kita berasumsi kondisi perekonomian Indonesia sudah dalam track yang benar. Namun pada kenyataannya, laju pertumbuhan ekonomi 2017 hanya 5,07% atau sedikit di atas tahun 2016 sebesar 5,01%. Lantas apa yang terjadi selama ini?

“Saya sering umpamakan kalau orang kolestrol baik, asam urat baik, liver baik, ginjal baik. Dikit-dikit pernah masuk angin, tapi kenapa kita gak bisa lari cepat. Ternyata setelah dikejar secara detail masih banyak masalah di lapangan,” ujar Presiden Jokowi menanggapi kondisi ekonomi dalam negeri, beberapa waktu lalu.

Data BPS mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV-2017 sebesar 5,19% (yoy), namun secara akumulatif angka pertumbuhan 2017 cuma 5,07% dari target APBN-P 2017 yaitu 5,2%. Padahal angka pertumbuhan 5,2% juga merupakan angka koreksi dari sebelumnya ditetapkan 5,4%.

Kita tentu paham Presiden masih penasaran mengapa target pertumbuhan ekonomi tak tercapai sesuai APBN-P 2017. Padahal kapasitas kredit di sektor perbankan memiliki ruang Rp640 triliun, ketersediaan likuiditas mencapai angka Rp626 triliun. “Ini baik-baik, tapi kenapa gak bisa kita lari cepat. Justru saya lihat pertumbuhan perbankan, pertumbuhan kredit target 10% hingga 12%, pada 2017 kita hanya dapat tumbuh 8,3%,” ujar Jokowi.

Kerisauan yang sama dirasakan Wapres Jusuf Kalla. Menurut JK, hampir semua indikator ekonomi nasional mengalami perbaikan. Meskipun demikian, kenyataannya pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak secepat negara lainnya. Entah apa sebabnya, meski indikator ekonomi seperti inflasi dan utang masih terkendali, politik nasional stabil. Bahkan harga komoditas yang dulu selalu dikambinghitamkan pun sekarang sudah membaik. Sekarang semua kondisi dan faktor-faktor ekonomi positif.

Adapun dalih melambatnya ekonomi nasional menurut Gubernur BI Agus DW Martowardojo, karena beberapa faktor. Faktor pertama, terpangkasnya pertumbuhan ekonomi global dari 3,4% menjadi hanya 3,2%. Sehingga Indonesia terimbas pemangkasan pertumbuhan ekonomi global tersebut.

Kedua, dari sisi domestik, laju pertumbuhan kredit yang belum bisa digeber dari awal. Kredit baru bisa tumbuh signifikan mulai akhir kuartal II-2017. Ketiga, selain laju kredit yang belum sesuai harapan hingga awal 2017, postur APBN pemerintah juga menjadi salah satu faktornya.  Ekspansi fiskal pemerintah di 2017 tidak terlalu besar.‎

Keempat, dana yang terhimpun di pasar modal demikian besar sehingga IHSG tembus level 6300, namun dana itu kurang tersalur signifikan ke sektor riil atau sektor manufaktur. Sehingga pertumbuhan ekonomi terhambat perputaran uang di pasar modal yang bergeser dari satu portofolio ke portofolio lainnya.

Dana di pasar modal di Indonesia memiliki capaian yang sangat tinggi pada 2017. Meskipun demikian, saat ini 60% dari investor tersebut masih dimiliki oleh asing. Dengan demikian, ‎keuntungan dari pasar modal di Indonesia kemungkinan besar dibawa kembali ke luar negeri.

Kelima, Pemda dan Pemkab dinilai masih menghambat pemberian izin usaha ritel modern di wilayahnya masing-masing, terutama yang berbasis koperasi dan dimiliki bersama masyarakat setempat. Padahal kalau perizinan dilancarkan akan ikut memacu pertumbuhan ekonomi dan UKM daerah lewat usaha ritel modern.

Dari gambaran tersebut, pasti ada yang salah dalam komponen sikap dan mental aparat birokrat dalam mengelola aktivitas bagi kepentingan negara. Sebab dengan jumlah penduduk yang besar harusnya Indonesia bisa menghasilkan lebih banyak produk yang bisa diekspor ke negara lain, bukan menjadi pasar bagi negara lain.