BTN Pertimbangkan Penurunan Bunga Kredit Konstruksi

NERACA

Lombok Barat - Perseroan Terbatas Bank Tabungan Negara (BTN) mempertimbangkan penurunan bunga kredit konstruksi bagi para pengembang yang membangun perumahan bersubsidi sehingga meringankan konsumen dari kalangan masyarakat berpenghasilan rendah.

"Akan diturunkan pada tahun ini, sebelumnya 12 persen, nanti di bawah 10 persen tetapi pelan-pelan," kata Direktur Utama BTN Maryono ketika meninjau lokasi pembangunan rumah bersubsidi oleh PT Lombok Royal Property di Desa Ranjok, Kabupaten Lombok Barat, Selasa petang (9/1).

Bunga kredit pemilikan rumah (KPR) komersial sebesar 10 persen, kata dia, juga sudah diterapkan, sedangkan bunga KPR subsidi masih tetap sebesar 5 persen dengan uang muka 1 persen dari nilai jual."Bunga KPR subdisi sudah satu digit dan sudah relatif banyak masyarakat berpenghasilan rendah memanfaatkan," ujar dia.

BTN juga memberi perhatian terhadap masyarakat berpenghasilan rendah dari kalangan swasta yang pendapatannya tidak tetap. Bentuk perhatiannya adalah menyediakan KPR mikro subsidi dan nonsubsidi. Produk dengan bunga relatif terjangkau tersebut bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan pembiayaan membangun rumah baru atau merenovasi.

"Untuk bisa mendapatkan KPR mikro, calon nasabah perlu menabung terlebih dahulu selama 6 bulan. Nanti kami koleksi secara mingguan, dua mingguan atau bulanan," kata Maryono. 

Ketua Dewan Perwakilan Daerah Real Estate Indonesia (REI) NTB H. Miftahuddin Ma'rup mengapresiasi perhatian BTN terhadap aspirasi pengusaha yang menginginkan bunga kredit konstruksi diturunkan, khusus untuk pembangunan rumah bersubsidi."Dari 56 anggota REI NTB, sebesar 99 persen membangun perumahan bersubsidi. Itu artinya mereka mengakses kredit konstruksi dari bank," kata dia.

Menurut dia, sudah selayaknya BTN sebagai badan usaha milik negara (BUMN) untuk menurunkan bunga kredit konstruksi guna mendukung Program Sejuta Rumah yang dicanangkan Presiden RI Joko Widodo. Ma'ruf juga berharap penurunan bunga kredit konstruksi juga dilakukan oleh bank BUMN lainnya.

"Bank pelat merah memang sudah selayaknya memosisikan diri sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam mendukung pengentasan masyarakat dari kemiskinan melalui pemilikan rumah layak dengan harga relatif murah," ujar dia. 

Lalu, BTN siap mendukung pembangunan 2.000 rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Nusa Tenggara Barat tahun ini."Saya minta tahun ini Lombok Royal Group membangun 2.000 unit rumah bersubsidi, terserah bagaimana caranya, tapi kami siap dukung," kata Maryono.

Lombok Royal Property membangun sebanyak 580 unit rumah bersubsidi untuk anggota dan karyawan Kepolisian Daerah (Polda) NTB di wilayah utara Kabupaten Lombok Barat sesuai dengan perjanjian dengan BTN.

Maryono mengakui rumah bersubsidi tipe 33 dengan luas lahan 70 meter persegi yang dibangun untuk anggota kepolisian oleh salah satu perusahaan pengembang perumahan ternama di NTB itu berkualitas bagus."Saya melihat kualitasnya bagus sekali, baik infrastruktur, konstruksi dan desain sangat baik. Ini rumah subsidi tapi kualitasnya nonsubsidi," ujar dia mengapresiasi komitmen Lombok Royal membangun rumah subsidi dengan kualitas hampir sama dengan kredit pemilikan rumah (KPR) komersial.

BTN, kata dia, siap memberikan dukungan berupa pemberian kredit konstruksi dan KPR subsidi kepada Lombok Royak Property untuk mewujudkan pembangunan 2.000 unit rumah bersubsidi pada 2018. Lombok Royal Property merupakan nasabah BTN yang sudah bermitra selama 27 tahun. Perusahaan yang bergerak di sektor pembangunan perumahan itu sudah dianggap sebagai nasabah prima.

"Saya mengharapkan perusahaan pengembang lain di NTB bisa meniru apa yang sudah dibangun oleh Royal," kata Maryono.

Sementara itu, Direktur Utama PT Lombok Royal Property H Izzat Hussein menyatakan kesiapannya untuk mewujudkan pembangunan sebanyak 2.000 unit rumah subsidi dengan kualitas yang bagus. Lokasi pembangunan tidak hanya terfokus di perbatasan Kabupaten Lombok Barat dengan Kota Mataram, tetapi akan diarahkan ke kabupaten/kota lainnya untuk pemerataan pemilikan rumah layak huni di seluruh NTB.

"Kami siap. Mungkin bisa mengajak perusahaan pengembang perumahan lain," ucap pria yang biasa disapa Abah Izzat ini. Mohar/Ant