KABUPATEN SUKABUMI

Perubahan SOTK dan Penempatan Pejabat Eselon Terkesan Dipaksakan

NERACA

Sukabumi - Perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) dan penempatan pejabat eselon IV, III, dan II di Kabupaten Sukabumi, terus menjadi sorotan publik. Banyak berpendapat, penempatan tidak sesuai keahlian dan terkesan dipaksakan.

Pengamat kebijakan publik, Herman kepada Neraca Rabu (4/1) berpendapat, Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) tidak jeli dalam menyusun personal pejabat yang hendak ditempatkan.“Masa ada yang sudah pensiun masih dipanggil saat pelantikan? Ada apa ini? Apakah mereka tidak memiliki data?,” nilai Herman bertanya-tanya.

Kemudian, lanjut dia, perubahan SOTK ini berdampak terhadap terhambatnya kinerja khususnya pada eselon IV.“Ada beberapa Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang dihapus, tetapi mereka masih menduduki jabatan Kepala UPTD. Dan ada pula yang jabatan kepala seksi yang dihapus, tetapi Surat Keputusan penghapusan jabatan tidak ada. Lantas bagaimana hak dan kewajiban mereka?,” papar dia.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukabumi, Iyos Soemantri, berkali-kali dihubungi Neraca guna konfirmasi belum berhasil ditemui. Demikian halnya mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Dedi Sutadi. Sementara Kepala Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) sebelumnya BKD, turut tak bisa dihubungi.

Hasil pembahasan penataan SOTK berdasarkan Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18/2016 tentang Perangkat Daerah, terdapat sejumlah nama OPD baru dan OPD yang naik status. Dalam perubahan SOTK baru, memang ada beberapa penambahan dinas baru berdasarkan UU Nomor 23/2014 dan PP Nomor 18/2016. Ron