Sebagai salah satu penumpang saya sangat kecewa dengan pelayanan kereta lokal prambanan ekspres (relasi Solo Balapan-Kutoarjo), pada hari sabtu lalu (5/11) keberangkatan pk 16.17 dari Purwosari. Saat itu kondisi kereta memang sangat penuh, namun apakah kursi prioritas tidak berlaku? Di depan saya ada seorang ibu membawa anak, dia berdiri sedangkan yang duduk adalah remaja-remaja yang masih sehat namun mereka tetap cuek , tak ada yang mau memberikan kursi pada si ibu itu.
Lalu saya bilang ke petugas, "disini tidak ada kursi prioritas ya? Ini ada ibu bawa anak tidak dberi tempat duduk". Yang membuat saya terkejut adalah jawaban petugas (kondektur) kereta. Sambil berlalu dia hanya menjawab, "ya gimana lagi, lagi penuh". Jawaban yang sangat tidak pantas sebagai petugas dalam memberikan pelayanan terhadap penumpang, jawaban dan sikap cuek petugas tersebut bukanlah solusi. mohon kepada PT KAI Selain memperbaiki kondisi fisik, perbaiki juga pelayanan petugasnya.
Saya rasa masih jauh lebih baik pelayanan petugas pada KRL CommuterLine di Jabodetabek,walau kondisi lebih penuh dari KA Prameks, namun ada perlakuan khusus bagi kaum rentan (ibu hamil, ibu membawa balita, lansia, difabel). Para petugas akan menegur dan meminta agar penumpang lain yang masih muda dan segar bugar memberikan kursinya kepada yang diprioritaskan, bukannya cuek saja.
Mohon kepada PT KAI agar memperbaiki sistem palayanan di KA Prameks Solo Balapan-Kutoarjo. Terima kasih.
Amelia, Solo.
Banyak debitur KUR gagal mendapatkan fasilitas kredit dari bank BUMN, akibat kriteria kolektibilitas kredit yang diterapkan oleh kalangan perbankan membuat…
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebaiknya mengajak Gubernur Jawa Barat terkait dengan wilayah aglomerasi untuk membuat surat keputusan bersama (SKB)…
Banyak warga menolak divaksin TBC belakangan ini, penyebabnya adalah kurang masifnya sosialisasi yang dilakukan Kementerian Kesehatan. Ada kesan Kemenkes hanya…
Banyak debitur KUR gagal mendapatkan fasilitas kredit dari bank BUMN, akibat kriteria kolektibilitas kredit yang diterapkan oleh kalangan perbankan membuat…
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebaiknya mengajak Gubernur Jawa Barat terkait dengan wilayah aglomerasi untuk membuat surat keputusan bersama (SKB)…
Banyak warga menolak divaksin TBC belakangan ini, penyebabnya adalah kurang masifnya sosialisasi yang dilakukan Kementerian Kesehatan. Ada kesan Kemenkes hanya…