NERACA

Jakarta – Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle terhadap sejumlah pos menteri yang didominasi menteri bidang perekonomian, salah satunya kursi Menteri Keuangan. Bambang Brodjonegoro yang telah menduduki kursi tersebut kini harus rela pindah menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan atau Bappenas dan kursi Menteri Keuangan akan kembali diisi oleh Sri Mulyani. 

Alasan Presiden Jokowi mengganti beberapa jajarannya jelas yaitu untuk mengantisipasi tantangan kedepan. Presiden menjelaskan kondisi yang dialami Indonesia dan apa yang harus dilakukan pada masa depan. Presiden menyadari tantangan selalu berubah dan diperlukan kecepatan dalam bertindak. Jokowi berusaha semaksimal mungkin agar kabinet bekerja lebih cepat, efektif, dan solid. "Dengan demikian, hasilnya nyata dalam waktu secepatnya," kata Jokowi dalam jumpa pers, di Jakarta, Rabu (27/7).

Sri Mulyani merupakan Managing Director and Chief Operating Officer Bank Dunia selama enam tahun sejak 2010. Sebelum menjadi direktur Bank Dunia, Sri Mulyani juga pernah menjabat Menteri Keuangan pada pemerintahan Presiden RI Keenam Susilo Bambang Yudhoyono periode 2005-2010. Semasa jebatannya, Indonesia berhasil keluar dari jurang krisis yang melanda beberapa negara di 2008.

Atas pencapaian tersebut, beberapa kalangan cukup mengapresiasi dengan terpilihnya Sri Mulyani. Direktur Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menilai dipilihnya Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan yang baru membuat kepercayaan pasar meningkat. "Kapabilitas dan juga 'track record' Bu Sri Mulyani semua tidak ada yang meragukan. Akseptabilitas dari pasar, 'trust', atau kepercayaan sangat tinggi sekali pada Bu Sri Mulyani," kata Enny.

Menurut dia hal tersebut menjadi modal besar dan modal kapital yang sangat kuat dalam kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk menumbuhkan kepercayaan pasar kembali serta bagaimana mengonsolidasikan fiskal. Enny berpendapat Sri Mulyani sebagai orang yang tepat dalam mengonsolidasikan fiskal dan menjaga kepercayaan pasar. Namun, Enny menekankan kepercayaan pasar yang timbul karena sosok Sri Mulyani harus juga diimbangi dengan transformasi struktural dan kelembagaan pemerintahan Indonesia.

Transformasi struktural dan kelembagaan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut, kata Enny, harus dilakukan oleh kementerian-kementerian teknis yang berkaitan dengan perekonomian. "Kalau kapitalisasi ini tidak mampu diterjemahkan untuk mendorong sektor riil kita, melakukan transformasi struktural, memperbaiki 'problem' kelembagaan, maka dampak untuk pertumbuhan ekonomi juga tetap minimal dan perubahan secara signifikan terhadap transformasi struktural juga minimal," tuturnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati siap melanjutkan program pembangunan pemerintah untuk memberikan pelayanan yang lebih memadai bagi warga kurang mampu dan masyarakat secara keseluruhan. "Saya akan melakukan segala upaya untuk mendorong agenda pembangunan Indonesia, dengan tujuan penyediaan layanan yang lebih baik bagi warga miskin dan memastikan masyarakat bisa memperoleh manfaat dari ekonomi yang berkembang," kata Sri.

Untuk itu, Sri mengaku siap bekerja sama dengan Bank Dunia maupun lembaga multilateral lainnya untuk menjawab berbagai tantangan maupun persoalan dalam pembangunan. "Meskipun lembaga multilateral dianggap kurang populis di berbagai dunia, namun keberadaannya tetap dibutuhkan. Saya tetap berkomitmen terhadap prinsip tersebut dan siap bekerja sama dengan mitra untuk mengatasi tantangan besar," katanya.