NERACA

Jakarta - Pengamat perpajakan dari Danny Darussalam Tax Center Darussalam menilai era keterbukaan atau globalisasi yang dimulai dengan pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) beberapa waktu mendatang, memiliki potensi timbulkan kebocoran penerimaan pajak. "Kebocoran penerimaan pajak merupakan salah satu dampak dari era globalisasi yang memudahkan mobilitas basis pajak untuk berpindah dari satu negara ke negara lain," kata Darussalam di kawasan Cikini, Jakarta, Rabu (25/11).

Sumber-sumber kebocoran penerimaan pajak itu, kata Darussalam, bisa berasal dari tiga hal yaitu kompetisi pajak antar negara dalam mendatangkan investasi, 'offshore tax evasion' atau upaya ketidakpatuhan pajak dengan cara menyembunyikan harta dan penghasilan di luar negeri dan praktik pengalihan laba (base erosion and profit shifting/BEPS). Meskipun belum ada kajian resmi yang mengukur seberapa besar dampak kebocoran pajak dari ketiga hal tersebut, lanjut dia, ada beberapa hal yang mengindikasikan kerentanan Indonesia.

Pertama, Indonesia merupakan lokasi favorit operasional anak perusahaan dari grup korporasi multinasional, kedua, banyaknya dana orang kaya (HNWI) yang disimpan di luar negeri, ketiga, banyaknya sengketa pajak internasional terutama terkait area transfer pricing. Keempat kebutuhan akan investasi asing yang sering diterjemahkan dalam bentuk pemberian insentif pajak. Dan terakhir, sebagian dari investasi asing yang masuk ke Indonesia berasal dari negara-negara tax haven seperti Seychelles, British Virgin Island dan Mauritius.

Sebagai reaksi atas potensi kebocoran itu, lanjut dia, Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD/Organisation for Economic Co-operation and Development) dan G20 berupaya untuk memerangi praktik BEPS. Lalu adanya tren pertukaran informasi otoritas pajak antar negara dan berakhirnya era kerahasiaan bank, selanjutnya ada program pengungkapan harta di luar negeri (offshore voluntrary disclosure program) sebagai opsi kebijakan dalam mengatasi offshore tax evasion.

Serta adanya upaya untuk memerangi kompetisi pajak yang tidak sehat. Ketika ditanya apakah Indonesia harus mengikuti perkembangan global tersebut, Darussalam mengatakan pemerintah harus memiliki skema yang sesuai dengan karakter dan perkembangan perekonomian Indonesia. "Tren kebijakan yang terjadi secara global tersebut, lebih baik diimplementasikan dengan cara menyesuaikan dengan cara menyesuaikan karakter dan perkembangan ekonomi Indonesia," ujarnya.