NERACA

Jakarta – Ketergantungan Indonesia terhadap energi bahan bakar minyak (BBM) bakal membawa negara ini ke darurat krisis energi. Pasalnya, produksi minyak saat ini tidak sebanding dengan cadangannya dan ironisnya Indonesia bukan lagi negara eksportir tetapi importir. Oleh karena itu, terobosan beralih ke energi seperti gas bumi menjadi pilihan. Apalagi, gas bumi sebagai sumber energi dan sumber bahan baku memiliki peran penting di Indonesia saat ini dan masa mendatang. Indonesia memiliki cadangan gas yang cukup, sehingga dari sisi ketersediaan gas, bisa dipastikan tidak ada kendala yang berarti dan bahkan Indonesia memiliki memiliki reserve to production atau potensi gas mencapai 59 tahun.

Sejatinya dengan cadangan gas bumi berlimpah, pemanfaatan gas bumi bisa lebih di optimalkan dari segala aspek baik itu untuk industri, rumah tangga hingga transportasi guna mewujudkan kedaulatan energi. Staf ahli Pusat Studi Energi UGM, Fahmy Radhi bilang, sikap menggantungkan pada BBM impor menjadikan Indonesia kesulitan untuk mewujudkan kemandirian energi. Meski saat ini harga minyak dunia sedang turun, namun hendaknya program konversi energi ke gas bumi tidak dilupakan. “Sekarang merupakan momentum yang tepat melakukan langkah pembangunan infrastruktur gas bumi. Tujuannya adalah  mempercepat pemanfaatan gas bumi,”ujarnya.

Semangat kampanyekan pemanfaatan energi gas bumi terus di galakkan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk atau PGN (PGAS) dengan kemajuan teknologi yang dimiliki, jaringan gas hingga infrastruktur gas bumi yang memadai. Sukses melakukan konversi gas bumi untuk kendaraan transportasi umum seperti Bajaj dan TransJakarta, kali ini PGN melakukan terobosan memperluas pemanfaatan gas bumi untuk transportasi angkutan laut dengan menggandeng PT Perusahaan Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) dan PT ASDP Indonesia Fery.

Kerjasama tersebut merupakan tindak lanjut dari kerjasama yang sebelumnya sudah dilakukan oleh PGN dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan. Nantinya, PGN, Pelni dan ASDP bersama-sama melakukan studi persiapan pengembangan infrastruktur dan teknologi terkait penggunaan bahan bakar gas bumi bagi kapal laut. Dengan adanya kerjasama ini nantinya kapal-kapal milik Pelni, ASDP maupun kapal perintis Ditjen Hubla akan mengkonversi pemakaian bahan bakar minyak ke gas bumi yang dalam hal ini berupa gas bumi cair atau LNG (liquefied natural gas).

Diharapkan, dengan penggunaan bahan bakar gas yang lebih efisien dan ramah lingkungan akan membuat ongkos transportasi laut di Indonesia lebih efisien dan bersaing. Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara, Hendi Prio Santoso mengungkapkan, dengan konversi dari BBM ke bahan bakar gas (BBG) ini Pelni dan ASDP dapat menghemat pemakaian bahan bakar sampai 40% dibanding bila menggunakan BBM. Berdasarkan data, saat ini PELNI menggunakan BBM untuk operasional kapal laut miliknya sekitar 33,4 juta liter per bulan. Adapun ASDP sebesar 3,5 juta liter perbulan dan kapal perintis milik Direktorat Jenderal Hubla sebesar 14,4 juta liter per bulan.

Ketahanan Energi

Penggunaan gas bumi oleh Pelni dan ASDP ini, kata Hendi, menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat ketahanan energi Indonesia karena akan mengurangi ketergantungan impor BBM.”PGN sangat gembira bisa terus memperluas pemanfaatan gas bumi, sehingga kita dapat mengurangi ketergantungan impor BBM," ujarnya.

Maka untuk memudahkan pengisian bahan bakar gas bagi kapal-kapal laut, PGN akan membangun bunker-bunker LNG yang lokasinya disesuaikan dengan trayek kapal-kapal Pelni, ASDP dan Ditjen Hubla Kemenhub. Direktur Utama Pelni, Elfien Goentoro mengungkapkan, kerjasama dengan PGN akan memungkinkan Pelni memiliki lebih banyak pilihan bagi bahan bakar kapal-kapal yang dioperasikan oleh perusahaan."Pelni terus berusaha melakukan terobosan untuk meningkatkan daya saing dan memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Penggunaan gas bumi menjadi salah satu langkah penting untuk meningkatkan kinerja perusahaan, khususnya dalam aspek efisiensi bahan bakar," ucapnya.

Untuk tahap awal, Pelni akan mengganti 40% kebutuhan BBM dengan BBG. Dengan begitu, secara kumulatif Pelni bisa menekan biaya bahan bakar sampai 20%. "Kita akan konversi mulai dari 60:40. 60% BBM dan 40% gas. Efisiensi biaya produksi mungkin bisa turun sekitar 20%," ungkap Elfien.

Senada juga disampaikan Direktur Utama ASDP, Danang S. Baskoro, konversi BBM ke BBG bagi kapal-kapal yang dioperasikannya merupakan langkah awal untuk mendukung program pemerintah dan hal ini juga penting bagi perseroan dalam rangka meningkatkan aspek efisiensi dalam operasional. Bagaimanapun juga pemanfaatan gas untuk kapal laut memungkinkan untuk dilakukan. Pasalnya, negara lain seperti Kanada dan Norwegia telah menerapkannya dengan sukses. Terlebih lagi, berdasarkan persyaratan internasional, kapal-kapal Indonesia sudah dilarang masuk ke Eropa karena berbahan bakar solar yang dinilai tidak ramah lingkungan.

Kata Direktur Lalu Lintas Laut Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub Harry Budiarto, dari 87.000 unit kapal yang melakukan pelayanan global pada 2014 hanya 5% kapal yang menggunakan LNG sebagai bahan bakar utama. Apalagi, International Maritime Organization (IMO) akan mulai memperkenalkan zona pengawasan emisi di dunia mulai 2016—2020. Bahkan, pelabuhan kedua terbesar di Eropa setelah Amsterdam yaitu Pelabuhan Antwerp, Belgia telah membangun fasilitas LNG. Maka guna mensukseskan konversi BBM ke BBG bagi transportasi kapal laut, lanjutnya, perlunya dukungan infrastruktur gas dengan mempersiapkan bungker. Selain itu, pelabuhan juga perlu menyiapkan pusat pelayanan kapal dan truk pengangkut tangki LNG. Maka dengan begitu, kesuksesan konversi BBM ke BBG di transportasi laut bukan lagi sesuatu yang mustahil, sehingga kemandirian energi akan menjadi kenyataan. (bani)