NERACA

Jakarta – Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung mengatakan, pemerintah segera mengeluarkan kebijakan terkait gula nasional. Saat ini, rancangan kebijakan tersebut masih dikaji. Diharapkan, kebijakan nasional dalam industri pergulaan nantinya bisa memberikan keseimbangan yang baik bagi para petani maupun pabrik gula. “Kita akan umumkan dalam waktu yang tidak terlalu lama,” kata CT, sapaan akrab Chairul Tanjung di Jakarta, Senin (21/7).

Menurut dia, setelah kebijakan itu diputuskan, nantinya diharapkan akan tercipta keseimbangan baik bagi para petani dan juga pabrik-pabrik gula. Dia meminta harus tercipta keseimbangan yang baik, imbal hasil bagi petani harus cukup untuk membuat hidup mereka layak, pabrik gula juga harus lebih efisien. Terkait perembesan gula rafinasi, CT menjelaskan, pemerintah juga menginginkan adanya aturan yang lebih baik soal importasi gula rafinasi. Dijelaskan CT, pabrik gula juga harus lebih efisien agar rendemen menjadi lebih baik, dan pengaturan untuk impor gula rafinasi juga harus lebih baik.

Sebagai catatan, pada tahun 2013 lalu, alokasi impor gula mentah impor gula mentah (raw sugar) selama 2013 mencapai 2,26 juta ton, di mana jumlah tersebut lebih rendah 3,83% dari alokasi impor 2012 sebanyak 2,35 juta ton. Sementara pada 2012, pemerintah semula mengalokasikan impor raw sugar untuk industri makanan dan minuman sebanyak 2,1 juta ton, lebih rendah 16% dari alokasi impor 2011. Namun, pelaku usaha industri makanan dan minuman merasa sulit mendapat gula rafinasi, sehingga pemerintah menambah izin impor raw sugar seberat 250.000 ton.

Sebelumnya, kalangan industri gula meminta, siapapun presiden terpilih, baik Prabowo Subianto atau Joko Widodo diharapkan bisa memberi angin segar terhadap perbaikan kondisi industri gula di Indonesia. Pelaku industri gula nasional menaruh harapan besar pada presiden terpilih untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. Inti dari harapan itu adalah penguatan industri gula nasional, terutama terkait dengan ketahanan pangan dalam negeri.

Selaku pemimpin industri gula nasional berpelat merah, Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) Ismed Hasan Putro sangat berharap adanya komitmen terhadap janji kampanye untuk memperkuat pangan nasional, termasuk produk gula. Dia berharap Jokowi atau Prabowo bisa mengimplementasikan perlindungan petani dan produk yang dihasilkan seperti gula. Hal itu diungkapkan Ismet kepada pers dalam sebuah kesempatan pekan lalu.

Secara teknis, presiden terpilih harus mampu memberantas praktik nakal permainan gula rafinasi (gula industri) atau gula kristal putih (GKP/gula konsumsi rumah tangga). Karena, gula rafinasi harusnya hanya untuk industri, namun faktanya dijual bebas atau merembes hingga ke pasar-pasar konsumen. Akibatnya harga gula tebu (GKP) hasil produksi dari tebu petani, menjadi anjlok.

Hal lain yang juga penting, menurut saran Ismed, adalah pembangunan pabrik gula dan pembukaan lahan tebu baru. Lebih-lebih, pasokan gula nasional masih sangat tergantung pada pabrik gula yang berlokasi di Pulau Jawa. Sementara kondisi pabrik sudah semakin uzur alias menua sudah berumur seratus tahun lebih. Area perkebunan tebu milik petani dan perseroan juga semakin menyempit.

Dalam hitungan Ismed, setidaknya, diperlukan pembangunan 20 pabrik gula baru dengan kebutuhan lahan sebanyak 600.000 hektar untuk memperkuat industri gula nasional. "Kebutuhan kita 20 pabrik yang kita bangun dengan kapasitas minimal 6.000 TCD. Berarti kalau kita harus bangun 20 pabrik kali 30.000 hektar. Itu kita butuh 600.000 hektar," kata Ismed.

Memang, pemerintah pusat beberapa tahun lalu telah memiliki rencana membangun puluhan Pabrik Gula (PG) baru dalam rangka mengejar swasembada gula. Akan tetapi, faktanya untuk membangun pabrik gula baru tidak mudah alias banyak hambatan yang tidak gampang diatasi.

Sementara terkait daya saing industri gula nasional dalam kancah regional, sebelumnya, industri gula Indonesia disebut masih belum siap dengan datangnya hajatan terbesar di ASEAN. Pasalnya dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akhir 2015, produk dari ASEAN bebas keluar masuk ke seluruh negara ASEAN.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Gula dan Terigu Indonesia (Apegti) Natsir Mansyur mengatakan bahwa industri gula Indonesia belum siap dalam menghadapi pasar bebas ASEAN tersebut. "Industri gula saat ini masih banyak masalah. Bagaimana mau menghadapi produk-produk impor apabila industri dalam negeri masih banyak masalah. Seperti gula rafinasi yang rembes, impor raw sugar untuk perbatasan tapi tidak sampai ke perbatasan dan masalah Harga Patokan Petani (HPP) gula yang masih rendah,” ungkap Natsir.