Pemerintah Diminta Kaji Ulang Kebijakan Cukai Rokok yang Eksesif

 

NERACA

Jakarta – Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) meminta pemerintah, dalam situasi ekonomi yang tidak sedang baik-baik saja saat ini, mengkaji ulang kebijakan cukai rokok yang eksesif. Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) APTI Agus Parmuji menilai instrumen cukai sangat berpengaruh terhadap maju mundurnya industri kretek nasional yang berefek domino terhadap petani tembakau dan cengkeh.

"Kebijakan cukai yang eksesif, negara bisa kehilangan penerimaan cukai sekitar 10 persen dari total APBN, yang sebenarnya bisa menjadi sumber pendanaan program pemerintah," ujar dia melalui keterangannya di Jakarta, Selasa (13/5).

Saat ini, lanjutnya, tiga juta petani tembakau sangat menaruh harapan besar pada Presiden Prabowo yang bervisi menjaga kedaulatan nasional dengan manifestasi melindungi hak-hak kedaulatan ekonomi, sosial, budaya petani tembakau dari agenda asing (proxy war).

Sementara itu anggota Komisi XI DPR RI Eric Hermawan menambahkan kebijakan eksesif atas tarif cukai rokok dalam beberapa tahun belakangan ini memberikan dampak berganda (multiplier effect) baik di sektor hulu dan hilir mata rantai tembakau. "Pemerintah selama ini hanya memikirkan target penerimaan tanpa mempertimbangkan dampak kenaikan cukai rokok," katanya.

Ia menyatakan kebijakan cukai yang eksesif tersebut harus dibenahi, oleh karena itu cukai harus dibuat stabil sehingga pertumbuhan industri rokok pun akan meningkat. "Bahwa kebijakan cukai hasil tembakau ini perlu dikaji ulang," kata Bendahara Umum Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama itu.

Bupati Temanggung Jawa Tengah, Agus Setyawan menyatakan tembakau memiliki dampak ganda yang tinggi sekaligus masih menjadi tulang punggung bagi perekonomian daerah. Di tengah himpitan masalah regulasi terkait pertembakauan yang memicu turunnya daya beli masyarakat terhadap produk rokok, tambahnya, kondisi pabrikan rokok masih belum stabil lantaran cukai rokok yang kian tinggi.

Menurut dia, naiknya cukai rokok menurunkan daya beli masyarakat terhadap produk hasil tembakau, sehingga serapan bahan baku oleh pabrikan di tingkat petani juga menurun. "Posisi tawar tembakau kita masih belum baik-baik saja. Padahal bahan baku tembakau hanya bisa diserap oleh pabrikan rokok," ujarnya.

BERITA TERKAIT

Kolaborasi Sektor Pendidikan dan Industri Perlu Diperkuat untuk Tingkatkan Kompetensi Pekerja

  NERACA Jakarta – Tingginya angka pengangguran berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat. Tingginya angka ini menjadi salah…

Kontribusi Indodax ke Pajak Mencapai Rp463,2 Miliar

  NERACA Jakarta – Perusahaan pertukaran aset kripto nasional Indodax mencatat kontribusi terhadap penerimaan pajak negara sebesar Rp463,2 miliar selama…

Indonesia Harus Terdepan Bangun Ekonomi Berkelanjutan

  NERACA Jakarta - Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute (TYI) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut Indonesia perlu mengambil peran terdepan…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Pemerintah Diminta Kaji Ulang Kebijakan Cukai Rokok yang Eksesif

  NERACA Jakarta – Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) meminta pemerintah, dalam situasi ekonomi yang tidak sedang baik-baik saja saat…

Kolaborasi Sektor Pendidikan dan Industri Perlu Diperkuat untuk Tingkatkan Kompetensi Pekerja

  NERACA Jakarta – Tingginya angka pengangguran berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat. Tingginya angka ini menjadi salah…

Kontribusi Indodax ke Pajak Mencapai Rp463,2 Miliar

  NERACA Jakarta – Perusahaan pertukaran aset kripto nasional Indodax mencatat kontribusi terhadap penerimaan pajak negara sebesar Rp463,2 miliar selama…

Berita Terpopuler