NERACA

Jakarta—Sepanjang tahun berjalan 2025, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat terdapat 10 perusahaan tercatat yang telah diputuskan untuk dihapus dari pencatatan atau delisting. Adapun dari 10 perusahaan, baru 2 perusahaan tercatat di antaranya PT Panasia Indo Resources Tbk. (HDTX) dan PT Jakarta Kyoei Steel Works Tbk. (JKSW) yang telah menyampaikan rencana pembelian kembali saham atau buyback.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI, I Gede Nyoman Yetna mendorong delapan perusahaan lainnya untuk melakukan pembelian kembali saham atau buyback. Pihaknya akan memanggil dan berdiskusi dengan emiten yang terancam delisting paksa atau forces delisting."Kami di bursa tentu melihat dari sisi pengumumannya siapa sih yang dimaksud dengan ultimate beneficial owner,"ujarnya di Jakarta, kemarin.

Disampaikannya, BEI masih menunggu pengendali dari perusahaan yang akan delisting tersebut. Nyoman mengungkap ada perusahaan yang pemiliknya sedang menjalani masa tahanan akibat hukuman pidana penjara."Iya cari beneficial owner atau pihak yang ditunjuk, itu yang kami approach ke mereka,"katanya.

Adapun 8 dari 10 perusahaan akan delisting karena pailit, sedangkan 2 perusahaan tercatat lainnya HDTX dan JKSW akan delisting karena adanya kondisi yang berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha perusahaan. Emiten-emiten tersebut diwajibkan untuk melaksanakan pembelian kembali saham atau buyback sejak 18 Januari 2025 hingga 18 Juli 2025 sebelum masa efektif delisting berlaku pada 21 Juli 2025.

Kewajiban buyback saham oleh perusahaan tercatat yang terkena force delisting diatur dalam POJK 45/2024 Pasal 8 Ayat (3). BEI menyatakan ada 10 emiten yang delisting di antaranya, PT Mas Murni Indonesia Tbk. (MAMI), PT Forza Land Indonesia Tbk. (FORZ), PT Hanson International Tbk. (MYRX), PT Grand Kartech Tbk.(KRAH), dan PT Cottonindo Ariesta Tbk. (KPAS).

Lalu, PT Steadfast Marine Tbk. (KPAL), PT Prima Alloy Steel Universal Tbk. (PRAS), PT Nipress Tbk. (NIPS), PT. Jakarta Kyoei Steel Works Tbk. (JKSW), dan PT Panasia Indo Resources Tbk. (HDTX). Seperti diketahui, PT Hanson International Tbk. (MYRX) terlibat dalam kasus korupsi Jiwasraya-Asabri oleh Benny Tjokrosaputro. Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita 172,969,221 lembar saham MYRX atau setara 15,43% dalam kasus ini.

Sebelumnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada penundaan atau pembatalan dari calon emiten yang berencana untuk melakukan penawaran saham perdana (initial public offering/IPO), meskipun pasar saham tengah mengalami tekanan. “Betul kondisi pasar ini sangat menentukan. Tetapi sampai saat ini, kami belum melihat adanya penundaan atau pembatalan dari calon emiten yang akan IPO. Sampai saat ini kami belum melihat hal tersebut,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi.

Dirinya mengamini bahwa kondisi pasar serta timing sangat penting dalam menentukan kapan IPO akan berlangsung untuk menilai risk appetite dari investor. Inarno menyebutkan bahwa hingga saat ini, masih terdapat 155 pipeline penawaran umum dengan perkiraan nilai indikatif sebesar Rp72,54 triliun.