NERACA

Jakarta – Presiden Joko Widodo melakukan pergantian atau reshuffle beberapa kursi menteri, kepala badan, serta menambah badan baru, padahal masa Kabinet Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin akan berakhir Oktober 2024. Ada beberapa pos menteri yang diganti oleh Jokowi yakni Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang kini dijabat oleh Bahlil Lahadalia.

Posisi Bahlil, yang sebelumnya merupakan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), kemudian digantikan oleh Rosan Roeslani yang merupakan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Disamping itu, Supratman Andi Agtas dilantik sebagai Menteri Hukum dan HAM. Politisi Partai Gerindra ini menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat oleh politisi PDIP, Yasonna Laoly.

Sedangkan jabatan Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika diserahkan kepada politisi Gerindra lainnya, Angga Raka Prabowo. Dalam masa kampanye Pilpres 2024, Angga adalah Direktur Media Prabowo-Gibran. Jokowi juga melantik Hasan Nasbi ditunjuk sebagai Kepala Komunikasi Presiden. Hasan adalah pendiri lembaga survei Cyrus Network. Selain itu, Dadan Hindayana diangkat sebagai Kepala Badan Gizi dan Taruna Ikrar menjadi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Excecutive Director Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri menilai, perombakan kabinet atau reshuffle dapat meningkatkan risiko ketidakpastian pasar. Hal itu disebabkan adanya kemungkinan perubahan regulasi yang dilakukan dalam waktu dekat. Perubahan yang mendadak semacam ini berisiko menimbulkan dampak negatif terhadap pasar. "Jadi kompleksitas dan ketidakpastian itu makin tinggi lagi malah dengan adanya reshuffle tadi. Jadi mungkin enggak akan terlalu berpengaruh positif sih," kata Yose dalam media briefing RAPBN 2025.

Menurut Yose, meskipun aturan yang dikeluarkan pascareshuffle nanti merupakan aturan yang positif, pasar akan tetap menganggap bahwa masih terdapat ketidakpastian ke depannya. "Dunia usaha mungkin melihatnya bahwa mereka enggak tahu nih apakah regulasi yang baru ini, yang positif ini akan terus berlangsung di kemudian hari," ujarnya.

Senada, Senior Researcher CSIS Deni Friawan juga menilai reshuffle kabinet yang dilaksanakan hari ini akan berdampak secara tidak langsung ke perekonomian. Ia mengatakan pasar akan merespons dengan khawatir di Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tersisa satu setengah bulan lagi. "Pasar melihatnya worry (khawatir), artinya ketidakpastian akan tinggi. Kalau itu yang akan terjadi setelah ini, ya iya," ujarnya pula.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan kepada Bahlil Lahadalia yang baru dilantik sebagai Menteri ESDM untuk terus mengoptimalkan potensi sumber daya alam (SDA). "Sudah barang tentu presiden atas arahannya untuk melakukan beberapa langkah-langkah dalam rangka percepatan terutama dalam mengoptimalkan potensi dan produksi sumber daya alam kita dalam rangka meningkatkan pendapatan negara sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan," ucap Bahlil usai acara Pelantikan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024 di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/8).

Bahlil juga memastikan program-program di Kementerian ESDM yang telah berjalan baik di masa Menteri ESDM sebelumnya, yakni Arifin Tasrif akan dilanjutkan. "Yang sudah bagus sekarang kita lanjutkan, yang belum baik ya kita sama-sama perbaiki karena sejatinya kan semuanya itu berkesinambungan," ucap Bahlil.

Disamping itu, Jokowi juga menginstruksikan kepada Menkumham Supratman Andi Agtas untuk melakukan reformasi di bidang hukum. "Yang paling utama adalah melakukan reformasi di bidang hukum ya terutama yang berkaitan dengan banyaknya tumpang tindih aturan diantara satu Undang-Undang dengan yang lain," ujar Supratman.

Presiden, sebut Supratman, menginginkan agar dilakukan harmonisasi sehingga nantinya tidak ada lagi ego sektoral akibat tumpang tindih peraturan tersebut. "Jadi, Bapak Presiden menginginkan supaya itu dilakukan harmonisasi dan kemudian itu bisa mengintegrasikan sehingga tidak ada lagi nanti ego sektoral yang diakibatkan oleh tumpang tindih di peraturan perundang-undangan," kata Supratman.