NERACA

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto menyebut Program Kartu Prakerja bakal berlanjut di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. "Iya," ucap Airlangga di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan bahwa kehadirannya untuk melaporkan capaian-capaian pada program Prakerja kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Presiden, kata dia, meminta agar program tersebut turut dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. "Saya laporkan mengenai Prakerja, capaian-capaiannya baik dan kemudian ke depannya beliau juga minta supaya itu masuk di dalam APBN 2025," kata Airlangga.

Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk kembali melanjutkan Program Kartu Prakerja pada 2024 ini dengan kuota peserta 1,1 juta orang yang ditandai dengan pembukaan gelombang penerimaan ke-63 sejak 23 Februari lalu. Masing-masing peserta Prakerja dalam skema normal saat ini akan merasakan nilai manfaat Rp4,2 juta per orang, dibagi Rp3,5 juta untuk dana pelatihan, Rp600 ribu insentif dan Rp100 ribu setelah mengisi survei.

Pada 2024, program Prakerja berkolaborasi dengan lebih banyak lembaga pelatihan untuk menyediakan berbagai pelatihan berkualitas yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Prakerja juga menjangkau lebih banyak masyarakat di daerah terpencil dan tertinggal, juga mendorong keterlibatan lembaga pelatihan di banyak daerah.

Selain itu, moda pelatihan juga ditambah dengan adanya asynchronous berupa moda pembelajaran mandiri. Metode ini memiliki keunikan karena pelatihan harus diakses sesuai alur yang disampaikan dan tidak bisa dilewati maupun dipercepat. Meski mode itu bisa memberikan fleksibilitas, namun moda itu membutuhkan komitmen personal yang lebih tinggi dari penggunanya.

Sebelumnya, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Jumat Susiwijono Moegiarso mengatakan pelatihan di Prakerja telah diakses lebih dari 18 juta sejak diluncurkan pada 2020, sedangkan yang mendaftar lebih dari 100 juta orang. Program ini katanya telah diterapkan di 514 kabupaten/kota.

Susi mengatakan pemerintah akan memprioritaskan program yang memang bermanfaat, meski ada keterbatasan fiskal. Misalnya saat pembelian vaksin saat pandemi covid-19 di mana sempat terjadi perdebatan. Namun pemerintah kemudian memutuskan membeli vaksin karena sangat dibutuhkan. Pertimbangan seperti itu juga lah yang akan dilakukan pemerintah terhadap setiap program, termasuk Prakerja. "Apapun itu, keterbatasan fiskal tidak menghalangi program penting yang akan kita buat untuk republik ini. Jadi selalu ada cara," katanya.