NERACA

Sukabumi - Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik adalah upaya Kementrian ATR/BPN untuk modernisasi layanan pertanahan secara elektronik. Hal itu tentu saja bertujuan untuk meningkatkan percepatan dan kualitas pelayanan. Sejak berlakunya Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 tahun 2023, tentang penerbitan dokumen elektronik dalam kegiatan pendaftaran tanah, dan Keputusan Menteri ATR/BPN tanggal 19 Maret 2024 nomor 285/2024 tentang penunjukan Kantor Pertanahan Prioritas dalam Program Kabupaten/Kota Lengkap.

Serta Penerbitan dokumen elektronik dan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi di tahun 2024, Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Sukabumi, menjadi salah satu dari 104 kota yang dijadikan pilot projek transformasi digital dalam pelayanan pertanahan."Dengan transformasi digital, sertifikat yang sebelumnya berbentuk buku, sekarang telah elektronik," ujar Kepala Kantah Kota Sukabumi, Surahman, kemarin.

Bagi masyarakat yang ingin mengubah sertifikat tanahnya ke elektronik, tinggal mendatangi kantor pertanahan setempat. Tapi, jika tidak ingin merubahnya sertifikat lama tetap berlaku."Kalau untuk sertifikat tahun ini tentunya pasti berbentuk elektronik (selembar kertas)," katanya.

Dengan sertifikat elektronik, masyarakat akan merasakan manfaatnya. diantaranya, kemudahan akses, efisiensi, keamanan, pencegahan pemalsuan, dan keterbukaan informasi. Artinya, kepemilikan tanah menjadi lebih terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat, mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam urusan pertanahan.

Selain pelayanan sertifikat tanah, sambung Surahman, ATR/BPN Kota Sukabumi juga memberikan kemudahan pelayanan dalam bentuk aplikasi Sentuhtanahku, serta tujuh layanan prioritas.yakni, pendaftaran SK, peralihan hak, perubahan hak, Roya, pengecekan sertifikat, surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT), dan hak tanggungan."Jadi, aplikasi Sentuhanku dan Tujuh layanan prioritas merupakan visi institusi berstandar dunia pada tahun 2025, dengan tahapan sejak tahun 2018 lalu," pungkasnya. Arya